Dua Kepala SMK di Kepahiang Dilaporkan

Ilustrasi (Istimewa/NET).

SILAMPARI ONLINE, KEPAHIANG – Dua kepala sekolah di Kabupaten Kepahiang, dilaporkan ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu. Keduanya dilaporkan ke DPRD Bengkulu, oleh Forum Komunikasi Guru Diklat Cakep (FKGDC) se-Provinsi Bengkulu, diduga menjabat kepala sekolah namun belum memenuhi syarat untuk menjabat sebagai kepala sekolah.

Terlapor kepala sekolah tersebut antara lain, Helmi Johan MPd yang merupakan Kepala SMK Negeri 5 Kepahiang dan Jhon Karyawan MPd Kepala SMK 3 Kepahiang.

Muat Lebih

Kedua Kepala sekolah ini diduga tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS), sedangkan menurut regulasi Kemendikbud RI, kepala sekolah yang belum mengikuti Cakep tidak dapat mencairkan Dana Bos serta tidak dapat menandatangani ijazah siswanya.

Mantan Kepala SMK Negeri 3 Kepahiang, Heni Fatimah SPd menerangkan, dirinya memiliki persyaratan yang lengkap saat menjabat selaku kepala sekolah tersebut. Bahkan dia mengaku sudah mengikuti diklat Cakep sejak 2018 lalu dan telah memiliki NUKS.

Namun entah apa kesalahan dan kekurangan hingga dia digantikan. Bahkan upaya demo dan tuntutan mereka selaku kepala sekolah yang dilengserkan tetap diabaikan.

Dia mengaku tidak mengerti bagaimana prosedur pengangkatan kepala sekolah yang dilantik Januari 2019 lalu ini. Karena itu, melalui FKGDC dia melaporkan permasalahan ini ke DPRD Bengkulu dan berharap ada kejelasan dari masalah ini.

Terpisah, Kepala SMK 3 Kepahiang, Jhon Karyawan MPd saat dikonfirmasi wartawan, mengakui jika dirinya belum mengikuti Cakep. Seharusnya kata dia, dirinya sudah mengikuti Cakep pada tahun lalu.

Meski demikian, dia menyebut akan mengikuti Diklat pada April mendatang bersama kepala sekolah lainnya.

“Oh Ya pak memang ya. Sebenarnya seharusnya tahun belakang, cuma kami dengan pak Helmi (Helmi Johan MPd, Kepala SMK Negeri 5 Kepahiang), dan sekitar 60 kepala sekolah yang lain akan didiklatkan pada April mendatang,” jelasnya.

Saat disinggunga adanya aturan yang melarang kepala sekolah menandatangani pencairan dana BOS dan Ijazah, diapun menajawab agar hal tersebut ditanyakan langsung ke Dinas Pendidikan Nasional (Disdiknas).

“Aduh, kalau itu bapak bisa tanya langsung ke Diknas. Kalau kami nurut bae,” terangnya. (KHS-06)