Forkompimda Kepahiang Rapat Bersama

RAPAT : Pelaksanaan rapat Forkompimda Kabupaten Kepahiang, pembahasan Ideologi Politik Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan (Ipoleksosbudhankam) di ruang rapat Bupati Kepahiang, Kamis (27/2/2020). Foto : Istimewa.

SILAMPARI ONLINE, KEPAHIANG – Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Windra Purnawan SP didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepahiang, Drs HM Thobari Mu’ad SH mengikuti rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Kepahiang, pembahasan Ideologi Politik Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan (Ipoleksosbudhankam) di ruang rapat Bupati Kepahiang, Kamis (27/2).

Rapat itu dipimpim Bupati Kepahiang Dr Hidayatullah Sjahid hadir bersama Wakil Bupati Kepahiang, Neti Herawati; Kajari Kepahiang, H Lalu Syaifudin MH; Dandim 0409 RL, Letkol (Inf) Sigit Purwoko; Kapolres Kepahiang, AKBP Suparman; Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Dr Rimdan; Ketua KPU Kepahiang, Mirzan Pranoto; Komisioner KPU Kepahiang, Supran; Komisioner Bawaslu Kepahiang, Zainal; Kabag Hukum Setda Kepahiang, Eko SH dan Kabag Pemerintahan Setda Kepahiang, Iwan Zam Zam Kurniawan SH.

Muat Lebih

“Saya ingin jelaskan kepada masyarakat bahwa kita bersama sebagai unsur pemerintahan dan Forkopimda ini konsen untuk menjaga Kabupaten Kepahiang,” kata Windra Purnawan.

Jangan sampai pada saat ini memasuki tahun politik dalam menghadapi Pilkada serentak, kata Windra, masyarakat terprovokasi. Seperti pada permasalahan Rumah Sakit dua jalur misalnya, dia mengaku sepakat dengan Bupati Kepahiang, bahwa permasalahan Rumah Sakit ini sudah ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri. “Saya sepakat juga bahwa Rumah Sakit ini untuk kebutuhan kesehatan masyarakat luas tetapi kita pahami bersama UU 39 tahun 2003 inikan jelas bahwa RSUD dua jalur itu berada di wilayah kabupaten kepahiang artinya Rejang lebong harus tunduk pada aturan yang ada,” tegasnya.

Terkait perijinan pengelolaanya lanjut Wimdra, harus ada MoU yang jelas, belum lagi bila bicara soal limbah medisnya jika RSUD ini dioperasionalkan, tentu efeknya bisa menimbulkan permasalahan lagi bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang dan kalau tidak ditangani dengan benar, masalah lain akan muncul.

“Soal parkir saja misalnya, untuk diketahui, yang namanya rumah sakit pasti banyak kunjungan, bisa kita bayangkan bersama bagaimana perasaan warga jalur dua, melihat orang Curup menarik tarif parkir di situ, pemudanya misalkan pasti mereka beranggapan enak saja orang Curup mengambil keuntungan dari tanah kita,” cetusnya.

Hal-hal seperti ini tegas dia, jangan dianggap sepele, karena ini bisa memicu konflik sosial yang dulu pernah terjadi. Kepada Dandim dan Kapolres, sebut dia, agar dapat kembali memetakan potensi kerawanan menghadapi Pilkada ini, jangan sampai ada masalah masalah kriminal dan melanggar hukum. “Perkuat kembali penjagaan diwilayah perbatasan mengingat Kepahiang adalah wilayah sebagai jalur transportasi dan perlintasan yang paling banyak dilalui,” jelas Windra. (Rilis/Humas DPRD Kepahiang)