Gaji Sesuai UMR Gunakan DAU

ilustrasi guru honorer. foto net

Moratorium CPNS Guru Dicabut
SILAMPARI ONLINE
– Gaji guru honorer diusulkan sesuai dengan upah minimum regional (UMR) dengan menggunakan dana alokasi umum (DAU). Tujuannya agar kesejahteraan guru honorer meningkat. Selain itu, moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru diharapkan dicabut.
Demikian usul dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Menurutnya guru honorer yang belum berhasil menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bisa digaji sesuai dengan upah UMR dengan menggunakan DAU.
“Bagi guru honorer yang belum lulus tes CPNS maupun PPPK, kita usulkan digaji sesuai UMK yang berasal dari DAU. Guru harus mendapatkan perhatian dari kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (13/8).
Dikatakannya, persoalan guru honorer harus bisa diselesaikan. Pada seleksi PPPK tahun sebelumnya, dari 90.000 guru honorer yang mengikuti seleksi, yang lulus hanya sekitar 34.000 guru.
Awalnya pihaknya sudah menyampaikan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani kondisi yang ada. Namun para guru yang kurang beruntung itu belum bisa diangkat karena hasil ujiannya masih di bawah standar.
“Kemendikbud sudah usulkan ke Bu Menkeu. Mudah-mudahan legalitasnya bisa dikeluarkan agar bisa menyelesaikan masalah guru honorer K2 yang sangat dilematis ini,” terangnya.
Muhadjir menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan guru honorer. Pihaknya sudah menyiapkan sejumlah skema untuk mengatasinya yakni melalui rekrutmen CPNS bagi honorer yang memenuhi syarat, dan pengangkatan menjadi PPPK yang diperuntukkan bagi guru honorer berusia di atas 35 tahun.
Dengan adanya usulan peningkatan gaji guru honorer tersebut, dia berharap para guru honorer bisa mendapatkan upah yang layak. Jika dibandingkan saat ini, yang mana gajinya jauh di bawah UMR. Bahkan ada yang gajinya Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Selain itu, Muhadjir juga meminta agar tidak ada lagi moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru karena akan berakibat pada ketidakmerataan guru.
“Persoalan guru yang ada saat ini karena adanya moratorium guru. Padahal setiap tahun, jumlah guru yang pensiun di atas 40.000 guru,” ujarnya.
Untuk membuat perencanaan kebutuhan guru, menurutnya, sebenarnya cukup mudah. Pihaknya bahkan bisa membuat perencanaan kebutuhan hingga 10 tahun ke depan. Akan tetapi ketika ada moratorium akibatnya guru yang pensiun tidak diganti, perencanaan menjadi berubah.
Untuk itu, pihaknya meminta agar tidak ada lagi moratorium guru, karena akan berdampak pada banyak hal.
“Akhirnya kepala sekolah angkat guru honorer dan ini bisa menjadi masalah baru lagi,” kata dia.
Dibanding mengangkat guru honorer, Mendikbud menyarankan agar lebih baik memperpanjang masa pengabdian guru yang mau pensiun. Para guru yang mau pensiun dikontrak tiga hingga lima tahun ke depan.
Jumlah guru honorer yang ada saat ini mencapai 780.000-an guru. Padahal tahun sebelumnya jumlahnya 734.000 guru honorer.
“Saya minta jangan lagi direkrut guru honorer di sekolah,” kata Muhadjir Effendy.
Dia juga menambahkan persoalan tidak meratanya jumlah dan kualitas guru, salah satunya akan diselesaikan melalui sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi, jumlah guru di masing-masing zonasi terdata mana yang lebih dan mana yang kurang. Kemudian akan dilakukan rotasi guru agar distribusi dan kualitas guru merata.(gw/fin)