Gelar Raker Bahas Susunan Tim Terpadu

POSE : Peserta rakor dan nara sumber berpose bersama dalam kegiatan program pemberdayaan penggiat anti Narkoba di lingkungan pemerintah (pemetaan kelompok sasaran), dalam program pemberdayaan masyarakat anti Narkoba, Kamis (19/9/2019). Foto : Istimewa. 

SILAMPARI ONLINE, EMPAT LAWANG – BNN Kabupaten Empat Lawang, kembali menggelar rapat kerja (Raker). Kali ini Raker yang digelar besama instansi pemerintah, dalam tajuk program pemberdayaan penggiat anti Narkoba di lingkungan pemerintah (pemetaan kelompok sasaran), dalam program pemberdayaan masyarakat anti Narkoba, Kamis (19/9/2019).

Rapat yang digelar di aula Hotel Zulian Transit Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, dihadiri Kepala BNN Kabupaten Empat Lawang, AKBP Syharil SH dan Camat Pasemah Air Keruh (Paiker), Indra Supawi bersama Plt Kadis Kominfo Kabupaten Empat Lawang, Asnan Ghozi dan perwakilan instansi pemerintah kabupaten maupun vertikal.

Muat Lebih

Kepala BNN Kabupaten Empat Lawang, AKBP Syahril SH mengajak semua pihak, secara bersama-sama berjibaku melawan Narkoba. Dalam upaya ini kata dia, Bupati Empat Lawang sudah merespon untuk melakukan langkah-langkah dalam memerangi Narkoba.“Narkoba dapat melemahkan bangsa. Oleh karena itu, marilah kita semaksimal mungkin untuk menyelamatkan generasi muda bangsa. Mulai dari kades, camat sampai bupati, harus peduli,” ajaknya.

Sementara, Camat Paiker, Indera Sufawi mengaku siap berperan aktif dalam memerangi Narkoba, khususnya di wilayah kecamatannya. “Saya siap berperan aktif dalam menyelamatkan generasi muda dari pengaruh Narkoba. Bagi saya, apapun upaya dalam membebaskan anak-anak bangsa dari pengaruh narkoba itu tetap penting,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kabupaten Empat Lawang, Azhari menjelaskan, pada Raker kali ini ada 30 peserta dari berbagai instansi baik kabupaten maupun vertikal.

“Rakor ini, memabahas tentang susunan tim terpadu yang telah dibentuk Bupati Empat Lawang, guna rencana aksi program P4GN yang diketuai langsung oleh bupati selaku kepala daerah dan ini sinergis dengan Inpres Nomor 06/2018 dan Permendagri Nomor 12/2019,” sampainya. (HS-05)