Gelar Rapat Awal Pembahasan LKPJ

BAHAS : Rapat awal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kepahiang tahun 2019 di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kepahiang, Senin (6/4/2020). Foto : Darul Qutni/Silampari Online.

SILAMPARI ONLINE, KEPAHIANG – DPRD Kepahiang gelar rapat awal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kepahiang tahun 2019 di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kepahiang, Senin (6/4).

Rapat yang dihadiri oleh segenap anggota DPRD dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kepahiang, Andrian Defandra MSi didampingi Wakil Ketua II DPRD Drs M Thobari Muad.

Bacaan Lainnya

Rapat pembahasan dimulai dengan mendengarkan pendapat, saran dan masukan dari anggota DPRD Kepahiang dan tenaga ahli DPRD Kepahiang, terkait mekanisme pembahasan dan materi laporan serta evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah yang dituangkan dalam LKPJ Bupati Kepahiang tahun 2019 yang diserahkan Bupati Kepahiang Kepada DPRD Kepahiang pada rapat paripurna DPRD Kepahiang beberapa waktu yang lalu.

Wakil Ketua 1 DPRD Kepahiang, Andrian Defandra MSi mengatakan, Bupati Kepahiang Dr Hidayatullah Sjahid telah menyerahkan LKPJ Bupati Kepahiang tahun 2019 pada tanggal 30/3/2020 dalam Paripurna DPRD Kepahiang.

Karenanya, diperlukan saran dan masukan awal mekanisme pembahasannya, baik itu prioritas waktu dan daftar inventarisir masalah sesuai dengan peraturan DPRD Kepahiang nomor 1/2019 tentang tata tertib DPRD Kepahiang.

“Pada pasal 25 dijelaskan, mekanisme pembahasan LKPJ Bupati Kepahiang melalui Komisi Komisi di DPRD Kepahiang,” sampainya.

Untuk itu tambah dia, DPRD Kepahiang juga sudah gelar rapat pimpinan bersama pimpinan DPRD Kepahiang dan Pimpinan fraksi-fraksi terkait efektifitas dan efisiensi waktu pembahasan LKPJ ini. “Hasilnya, pembahasan LKPJ ini akan dilakukan oleh masing masing komis,” ujarnya.

Tentu saja tambah dia, dengan mengundang OPD mitra kerja masing-masing dan setelahnya dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk dapat dilampirkan dalam Surat Keputusan DPRD Kepahiang yang berisi rekomendasi tentang catatan dan saran strategis dalam rangka perbaikan penyelenggaran pemerintahan daerah Kepahiang pada tahun anggaran.

“Selanjutnya, dan untuk waktu pembahasan sesuai dengan pasal 20 ayat (1) PP 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kita diberikan waktu 30 hari untuk memberikan rekomendasi setelah LKPJ ini diterima,” terangnya. (frz)