Gubernur Tepati Janji Berdayakan Mantan P3N

Silampari Online,

MURATARA – Sesuai janji politik Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru bahwa akan memberdayakan kembali mantan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sebelumnya telah dipurnabaktikan.

Muat Lebih

Janji tersebut akhirnya ditepati, akan tetapi berubah nama menjadi Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K) yang bertugas sebagai penyuluh agama.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Muratara, Ikhsan Baijuri menjelaskan, tugas P2UKD/K bentukan Pemprov Sumsel berbeda dengan tugas yang dijalankan P3N sebelumnya.

Pasalnya, peranan P3N nantinya akan digantikan menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4), namun tugasnya berbeda dengan P2UKD/K.

“Kalau P4 akan mengurusi perihal pernikahan, sedangkan P2UKD/K tidak demikian, mereka bertugas mengurusi perihal keagamaan saja, seperti kematian dan sebagainya yang menyangkut urusan Kementerian Agama yang ada di desa,” bebernya.

Dijelaskan, fungsi dari P2UKD/K selain menjalankan tugas sebagai penyuluh agama, juga harus menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, umat dengan ulama, serta atar umat beragama.

Ikhsan melanjutkan, setiap desa di Kabupaten Muratara telah dibentuk P2UKD/K, namun untuk P4 hanya pada kecamatan tertentu dengan jarak antar desa yang cukup jauh.

“Kalau P2UKD/K setiap desa, tapi kalau P4 hanya di kecamatan yang jarak antar desanya jauh, seperti Kecamatan Ulu Rawas, Rawas Ilir dan Nibung,” ujarnya.

Hal itu juga sesuai dengan permintaan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang merasa tidak terjangkau. “Untuk desa-desa yang sulit dijangkau oleh KUA dan Penghulu karena jaraknya jauh maka dibentuk P4,” kata dia.

Ikhsan menambahkan, nama-nama mantan P3N yang lama telah diusulkan kepada Pemprov Sumsel untuk keperluan pembentukan P2UKD/K, namun hingga kini pihaknya belum menerima perintah lebih lanjut dari provinsi.

“Surat Keputusan (SK) untuk para P2UKD/K itu memang sudah diberikan oleh bapak Gubernur Sumsel, Herman Deru, namun untuk mekanismenya kami masih menunggu dari Kemenag provinsi,” pungkasnya. (KHS-01)