Harus Dalam Bentuk Brown Crafe dan Blanket

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : KRISMANTO/HARIAN SILAMPARI</div></small> Kabid PPUP Disbun Kabupaten Mura, Joko Mardiyanto.

Silampari Online,

MUSI RAWAS– Terkait wacana Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo yang akan membeli karet petani sebagai bahan baku campuran pembuatan aspal curah dianggap belum memberikan solusi bagi petani karet khususnya di daerah Bumi Lan Serasan Sekentenan. Sebab, karet dibeli bila sudah dalam bentuk Brown Crafe dan Blanket melalui sistem lelang.

Muat Lebih

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Subardi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan, Pemasaran Usaha Perkebunan (PPUP), Joko Mardiyanto saat diwawancarai Harian Silampari, Selasa (15/1) diruang kerjanya.

Dijelaskannya, bahwa beberapa hari yang lalu pihaknya mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengadaan bahan olah karet di lingkungan balai besar pelaksanaan jalan nasional V Palembang membahas stock bahan karet di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), skematis pengadaan atau pembelian karet dari masyarakat.

“Untuk rapat dihadiri 38 peserta mulai dari Disbun di daerah Sumsel, KUD, UPPB, Koperasi dan Kepala satuan kerja pelaksanaan jalan Nasional wilayah Sumsel dan Lampung,”jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa untuk hasil rakor penyediaan bahan baku karet sebagai bahan campuran aspal menghasilkan tujuh kesimpulan yakni lelang diikuti koperasi UPPB karet yang berbadan hukum, lelang berupa pengadaan Brown Crafe dan Blanket atau slep karet tebal yang sudah diolah atau digiling dengan nilai lelang per paket sebesar Rp2,5 miliar, harga bokar mengacu harga pasaran dunia atau FUB dengan kadar karet kering (K3) 55-60 persen dan proses lelang melalui kantor BBJN V Palembang.

“Kesimpulan lain UPPB atau gabungan UPPB bisa membuat koperasi dan mengikuti lelang, kelima bagi UPPB atau koperasi yang blum bisa membuat Brown Crafe dan Blanket akan difasilitasi Dinas dengan meminta pabrik melalui MoU perjanjian,”terangnya.

Menurutnya, untuk proses lelang sudah bisa dibuka dan koperasi serta UPPB langsung bisa menghubungi BBJ sesuai peraturan yang berlaku. Bahkan, dalam upaya pengadaan bahan olah karet melalui Kementrian PUPR agar adanya nilai tambah pendapatan petani dengan harga melalui sstem lelang.

“Untuk Brown Crafe dan Blanket yang dibutuhkan kurang lebih 2 ribu ton dan nantinya lelang ditawarkan kepada pelaku usaha dibidang produksi karet yakni koperasi dan UPPB,”bebernya.

Hanya saja, untuk kuota penyerapan karet petani Mura belum dibahas kendati belum adanya koperasi atau UPPB yang sudah bisa memproduksi Brown Crafe dan Blanket. Sehingga, alternatifnya akan dilakukan MoU dengan pabrik untuk mmprdksi blanket atau brongket dan lelangnya tetap koperasi dan UPPB.

“Kita imbau bagi petani yang belum bergabung dalam kelompok tani UPPB atau koperasi produksi agar dapat membentuk atau bergabung. Sehingga, karet petani nantinya bisa dibeli PUPR kendati harganya belum ditetapkan,”paparnya.

Terlepas dari itu, langkah ini dianggap belum memberikan solusi maksimal terhadap petani. Terutama dalam mendongkrak harga karet sebab bahan yang diminta oleh PUPR dalam bentuk Brown Crafe dan Blanket atau karet yang sdah diolah.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura, Aliudin berharap dengan adanya pengadaan atau pembelian karet dari masyarakat dalam bentuk Brown Crafe dan Blanket bisa membantu petani karet khususnya dalam mendongkrak harga jual karet.

“Kami berharap dalam waktu dekat semua petani karet di Mura dapat bergabung dengan koperasi dan UPPB agar bisa menjual hasil karetnya yang telah diproduksi dalam bentuk Brown Crafe dan Blanket sebagai syarat untuk dijual ke Kementrian PUPR,”pungkasnya. (HS-03)