Hutan Kota Pelangi Diresmikan Juli

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : KRISMANTO/HARIAN SILAMPARI</div></small> Kondisi kawasan Hutan Kota Pelangi yang berada di komplek perkantoran AC Muara Beliti yang akan diresmikan pada Juli mendatang.

Silampari Online,

MUSI RAWAS– Revitalisasi Hutan Kota Pelangi yang berada dibelakang kawasan perkantoran Agropolitan Center (AC) Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Mura) terus digenjot dan tinggal pengecatan saja.

Muat Lebih

Dimana, setelah itu hutan kota pelangi seluas 3,5 hektar dan dikeliling oleh rawa yang saat ini sudah dikeruk dan menjadi kolam retensi disekelilingnya akan diresmikan pada Juli mendatang.

“Sekarang sudah kita buka seluruh menjadi dikelilingi itu retensi. Dimana, kedepan itu dibuat sebagai hutan kota pelangi,”jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mura Hermerudin kepada Harian Silampari, Selasa (11/6).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa, kenapa disebut hutan kota pelangi dikarenakan nantinya dilokasi dibuat jalan setepak dengan cat warna warni.

“Pinggiran jalan retensi kita buat tempat joging trek, seperti kambang iwak,”terangnya.

Menurutnya, dilokasi juga bbisa untuk lomba burung, objek wisata dan retensi bisa dimanfaatkan airnya untuk pemadam kebakaran.

“Kan hutan kota letaknya dibelakang kantor Pol PP jadi dia bisa mengambil air disitu. Stok airnya banyak,”bebernya.

Selain itu, dalam hutan kota ini nantinya akan dibuat papan informasi mulai jenis tanaman maupun hewan apa saja yang ada di hutan kota. Sehingga pengunjung dapat mengenal tanaman dan hewan asli Mura. Bahkan, nantinya ditempat tersebut akan dibangun pondok-pondok, bangunan ruko.

“Bangunan itu kita peruntukkan sebagai sarana perdagangan yang menjual hasil karya bank sampah sebagai souvenir, sarana olahraga untuk memancing,”paparnya.

Kemudian, lokasi hutan kota yang berada di Jalinsum dan ditengah pusat ibu kota Mura tentu menguntungkan. Sebab, dengan begitu bisa menarik wisatawan yang melalui jalur wisatawan seperti Kabupaten tetangga yakni Empat Lawang, Muratara, dan Kota Lubuk Linggau.

“Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 28 telah mengatur kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) bagi masyarakat sebesar 30 persen dari luas wilayah,”paparnya.

Terlepas dari itu, dirinya berharap dengan adanya hutan kota dapat berfungsi sebagai RTH, estetika keindahan kota, sarana edukasi lingkungan dan kawasan lindung Kabupaten yang melindungi kelestarian sumber daya alam serta buatan.

“Pada dasarnya kami yakin bila hutan kota sudah diresmikan tentu akan banyak warga yang mengunjungi objek wisata ini seperti punti kayu di Kota Palembang,”pungkasnya. (HS-03)