Imbau Masyarakat Laporkan Pengoperasian Klinik Ilegal

Silampari Online,

MUSI RAWAS- Sedikitnya ada 14 klinik yang ada di Bumi Lan Serasan Sekentenan yang terdaftar dan memiliki izin operasional. Namun, dari jumlah tersebut ada beberapa diantaranya izinnya akan berakhir.

Muat Lebih

Hal ini Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Musi Rawas (Mura) Hj Mifta Hulummi, melalui Sekretaris M Nizar kepada Harian Silampari beberapa hari yang lalu.

Dijelaskannya, bahwa hingga saat ini sedikitnya 14 klinik yang memiliki izin yakni, Klinik Santa Maria di Desa Mataram, Cintra Aninda di Desa D Tergalrejo, Klinik Rusti di Kelurahan B Srikaton, Klinik Srikandi Medika di Desa H Wukir Sari, Klinik Al-Huda di Desa L Sidoharjo, Klinik Barokah di Desa M Sitiharjo dan Klinik Nafisah Zhafirah di Kecamatan Selangit.

“Sedangkan tujuh Klinik lainnya yakni Klinik Polres Mura dan BNN Mura di Musi Rawas, Klinik Lapas Narkoba di Muara Beliti, Klinik UMMI dan Klinik Ummi Dwi Seroso di Kecamatan Sukakarya, dan Klinik Alif Medika Center di Desa Lubuk Tua, serta Klinik Semangus Medika di Desa Semngus,”jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, diluar 14 nama klinik tersebut. Maka dipastikan ilegal atau tidak memiliki izinnya. Namun, dari beberapa klinik ada yang habis masa waktunya dan sekarang sedang dilakukan pembinaan dan sedang mengurus perpanjangan izinnya.

“Disamping itu ada tujuh apotek tersebut yakni, Apotek Mutiara, Apotek Tifa Farma, dan Apotek Srikandi yang berada di Kecamatan Tugumulyo. Kemudian Apotek Keluarga Sehat di Kecamatan Tuah Negeri, Apotek Anggal Sehat dan Apotek Subur di Kecamatan Megang Sakti, serta Apotek Sumber Sehat di Kecamatan Sumber Harta,”bebernya.

Menurutnya, dalam hal penerbitan izin baik untuk apotek maupun klinik tersebut Dinkes hanya memberikan rekomondasi. Sedangkan untuk penerbitan izin sepenuhnya menjadi kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Mura.

“Dinkes sifatnya hanya memfasilitasi saja mulai dari peninjauan lokasi apotek dan klinik serta dokumen persyaratan lainnya kita rekomondasikan ke DMP-PTSP bahwa apotek dan klinik ini layak diberikan izinnya,”terangnya.

Selain itu, pentingnya izin operasional ini, yakni sebagai payung hukum dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Apotek dan klinik. Sebab, bagi apotek dan klinik yang terdaftar, maka akan dilakukan pembinaan minimal dua kali dalam setahun oleh Dinkes Mura dan operasionalnya dibawah naungan Pemerintah.

“Kalau terdaftar artinya dalam pengawasan dan pembinaan Dinkes Mura. Sehingga, dihimbau kepada masyarakat untuk membeli obat ataupun melakukan pelayanan di apotek dan klinik yang terdaftar, karena dijamin kualitas pelayanan dan standar pelayanannya,”paparnya.

Hanya saja, apabila apotek dan klinik yang tidak memiliki izin, maka tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk melindunginya. Sehingga ketika dikemudian hari terjadi halnya tidak diinginkan, maka masyarakat yang bersangkutan dapat menuntut secara pribadi.

“Untuk himbauan terus kita berikan kepada masyarakat dan diharapkan kepada masyarakat ketika ingin membeli obat maupun melakukan pelayanan untuk tidak segan menanyakan izinnya. Jika memang diketahui tidak memiliki izin, maka diminta masyarakat untuk melaporkan ke Dinkes Mura,”imbunya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura, Aliudin mendesak agar Pemkab Mura yang dikoordinir oleh Dinkes Mura dapat melakukan penindakan terhadap keberadaan apotek yang tidak mengantongi izin. Jangan sampai, kesannya ada pembiaran dan nantinya dikhawatirkan merugikan masyarakat.

“Kemungkinan besar untuk jumlah klinik di Mura melebihi 14 titik. Sehingga, dewan mendesak bilamana ada apotek yang tak berizin maka harus ditindak tegas,”pungkasnya. (HS-03)