oleh

Industri Hulu Migas Dituntut Optimasi Biaya Berkelanjutan

-Nasional-104 Dibaca

Silampari Online,

Jakarta – Industri hulu migas dituntut melakukan optimasi biaya yang berkelanjutan agar tetap bertahan menghadapi situasi global dengan harga minyak rendah dan pandemi Covid-19 yang menyebabkan biaya meningkat. Berkaca dari pengalaman berbagai perusahaan, efisiensi biaya harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan agar menghasilkan hasil optimal.

Demikian salah satu kesimpulan dari diskusi dengan topik “Reimagining Cost Efficiencies in The New Normal”, pada rangkaian 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), akhir pekan lalu. Panel diskusi ini menghadirkan narasumber Head of Upstream Finance & Risk, Petronas, Norliwati Abdul Wahab, Direktur Marketing dan Strategi, Schlumberger, Fred Majkut, General Manager Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Agus Amperianto, dan Kepala Divisi Perencanaan Anggaran, SKK Migas, Dyah Anjarwati.

Dyah menjelaskan, optimasi biaya menjadi tanggung jawab SKK Migas karena biaya operasi turut berdampak pada pencapaian pendapatan pemerintah dari sektor hulu migas. Sejak 2017, optimasi biaya menjadi prioritas sebagai bentuk dari lesson learned pasca penurunan harga minyak secara drastis pada tahun 2015-2016. Di 2019, program optimasi menjadi bagian rencana strategis SKK Migas. Hasilnya, tahun 2019, terdapat penghematan biaya hingga US$ 2 miliar. “Di sisi lain, untuk menjaga tingkat produksi, SKK Migas mendorong anggaran yang berdampak pada peningkatan produksi hingga US$ 300 juta pada 2019,” katanya.

SKK Migas berkomitmen melakukan peningkatan berkelanjutan dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk lebih mengeksplorasi berbagai potensi optimasi biaya. “Dukungan dari penyedia teknologi juga diharapkan agar kegiatan eksplorasi lebih akurat, penemuan lebih cepat, serta produktivitas sumur dan keekonomian lapangan meningkat,” kata Dyah.

Agus Amperianto mengungkapkan, Blok Mahakam dapat menjadi contoh penerapan optimasi biaya di lapangan migas di Indonesia. Dengan lapangan mature yang telah berproduksi lebih dari 45 tahun membuat biaya produksi PHM cenderung meningkat. “Kami dituntut untuk efisien agar operasi dapat berkelanjutan,” katanya.

Tahun 2018, belanja operasional (operating expenditure/Opex) PHM mencapai US$ 1,115 miliar. Angka ini meningkat pada tahun 2019 menjadi US$ 1,144 miliar. “Opex meningkat sementara produksi menurun,” katanya. Dampaknya, biaya per barel naik dari US$ 17,9 per barel pada 2018, menjadi US$ 22,9 per barel. Tahun 2020 ini, PHM melakukan optimasi biaya hingga 34 persen. Opex diproyeksikan sebesar US$ 750 juta. Biaya per barel pun turun menjadi US$ 17,9 per barel. Optimasi biaya ini diperoleh dari optimasi pengeboran, konstruksi, asuransi fasilitas dan sumur, rantai suplai, hingga digitalisasi. “Hal ini dicapai tanpa mengorbankan integritas operasi,” kata Agus.

Norliwati Abdul Wahab menjelaskan ada tiga hal yang dapat dilakukan dalam melakukan optimasi biaya. Pertama, mulai mempertimbangkan aspek margin dan hal-hal yang mendorong tercapainya margin. Sebagai perusahaan migas yang juga menjadi operator, aspek yang paling diperhatikan adalah biaya yang dapat dikembalikan (cost recoverable). Dikategorikan biaya yang dapat dikembalikan dan biaya yang tidak dapat dikembalikan, serta yang masuk ke dalam peningkatan biaya yang akan meningkatkan produksi. Dalam kondisi pembatasan modal, perusahaan harus memprioritaskan alokasi modal.

“Implementasi ini sangat penting, tidak hanya dari segi portofolio perusahaan, tetapi dari segi aset dan lapangan,” katanya.

Kedua, dalam hal telaah biaya. Data finansial lebih banyak disajikan untuk kebutuhan laporan keuangan rutin, bukan didesain untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan langkah strategis terkait bisnis. Untuk itu, transparansi biaya maupun faktor-faktor pendorong munculnya biaya perlu disajikan secara gamblang. Identifikasi faktor-faktor pendorong munculnya biaya penting agar perusahaan bisa mengambil keputusan yang tepat.

Ketiga, penerapan cara kerja baru melalui pemanfaatan teknologi digital. “Teknologi dan digitalisasi untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga mengurangi biaya,” kata Norliwati.

Dia mengungkapkan, peran pemerintah sebagai regulator menjadi penting untuk memastikan biaya yang diajukan kontraktor KKS dapat dipertanggungjawabkan, membantu terciptanya iklim persaingan yang sehat antara kontraktor untuk menurunkan biaya, dan memfasilitasi sharing pengalaman yang ada di berbagai lapangan. “Regulator juga harus mendorong penerapan teknologi baru dengan memberikan insentif kepada kontraktor,” katanya.

Direktur Marketing dan Strategi, Schlumberger, Fred Majkut, menjelaskan strategi survival yang biasa dilakukan saat harga minyak rendah adalah pemangkasan biaya dengan restrukturisasi dan perampingan sumber daya manusia, serta evaluasi portofolio. Selain itu, dilakukan kolaborasi antara operator dan perusahaan jasa mengerjakan model baru untuk mendorong produksi dengan biaya tambahan yang lebih rendah. “Namun, faktor utama efisiensi biaya adalah penerapan teknologi digital karena mengurangi ketidakpastian atau risiko kegagalan,” katanya. (Rilis)