Inspektorat Terima 50 Laporan Terkait Dana Desa

Ilustrasi.

□ Delapan Jadi Temuan

SILAMPARI ONLINE, EMPAT LAWANG – Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, banyak menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan realisasi Dana Desa. Setidaknya 50 laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa sudah masuk ke institusi ini hingga September 2019.

Muat Lebih

Salah seorang Auditor yang bertugas di Ispektorat Pemkab Empat Lawang, Darwin mengatakan, dari banyaknya laporan tersebut, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemerikasan, setidaknya delapan kades sudah diminta mengembalikan kerugian negara, satu diantaranya belum terkonfirmasi pihak Inspektorat, apakah sudah mengembalikan kerugian negara tersebut, apa belum.

“Kita belum bisa bilang bahwa yang bersangkutan sudah mengembalikan apa belum. Bisa saja dia sudah mengembalikan, tapi camatnya belum lapor ke kita bahwa kadesnya sudah melaksanakan pengembalian kerugian negara yang menjadi temuan itu,” ucap Darwin yang juga didampingi Inspektur Kepala pada Inspektorat Pemkab Empat Lawang, M Daud saat memberikan keterangan kepada wartawan, kemarin.

Menurut Darwin, keterbatasan jumlah Auditor di Inspektorat Pemkab Empat Lawang, yang hanya berjumlah 7 orang, membuat pihaknya belum bisa menindaklanjuti semua laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Pihaknya terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap laporan masyarakat itu, mana yang prioritas mana yang belum. 

“Iya, bukan tidak ditindaklajuti, tapi kita nilai dulu mana yang prioritas yang tentunya memilki bukti yang cukup untuk ditindaklajuti, mana yang belum cukup bukti,” imbuhnya.

Sebab kata dia, beberapa laporan masyarakat ada yang tidak disertai bukti yang cukup dan tidak subtansi. Misalnya, laporannya ada terjadi dugaan penyalahgunaan Dana Desa di salah satu desa, tapi yang jadi bukti adalah, bahwa kades yang dilaporkan itu sering beli tanah. “Itu buktinya tidak subtansi, tidak ada hubungannya antara sering beli tanah dengan dugaan korupsi Dana Desa,” ujarnya.

Tentu saja sambung dia, penilaian terhadap laporan masyarakat ini, pihaknya tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Apakah dugaan penyalahgunaan Dana Desa tersebut memenuhi unsur niat jahat atau kesalahan yang dikategorikan tidak ada unsur kesengajaan.

“Contohnya, kalau ada (item) pekerjaan yang memang tidak dikerjakan, itu beda dengan yang benar-benar dikerjakan tapi terjadi kekurangan volume,” jelasnya.

Dari hasil temuan pihak Inspektorat di lapangan, lanjut Darwin, rata-rata terjadi kekurangan volume pekerjaan fisik. Untuk pemberdayaan, semua dilaksanakan meski pihaknya tidak dapat memastikan itu apa benar atau tidak, namun berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukan dapat disimpulkan bahwa benar telah dilaksanakan pekerjaan pemberdayaan masyarakat tersebut.

“Kalau (realisasi) pemberdayaan, bisa saja dialihkan, namun untuk pekerjaan fisik bangunan itu tidak bisa, karena dapat dilihat langsung di lokasi pekerjaan, apakah terjadi kekurangan volume atau tidak,” tukasnya. (HS-05)

Penulis : Fahrurozi
Editor : Fahrurozi
Sumber : Harian Silampari