oleh

Irwan : Nilai Bantuan Parpol Tidak Boleh Turun

-Lubuklinggau, news-280 Dibaca

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU-Badan Kesatuan dan Kebangsaan Politik (Kesbangpol) Kota Lubuklinggau melaksanakan diskusi politik daerah. Acara yang bertemakan “Kita tingkatkan koordinasi politik yang bermartabat dan berbudaya menuju suksesnya Pemilu serentak 2019”.

Acara dibuka Sekda Kota Lubuklinggau H Rahman Sani, Kepala Kesbangpol Egi Rogiansyah dan mendatangkan nara sumber Irwan Riduan, Badan Kesbangpol Sumsel. Bertempat di Ball Room Hotel Amazing, Rabu (20/3) sekitar pukul 09.21 WIB.

“Peserta diikuti dari semua pengurus parpol politik dan kepala dinas sebanyak 70 orang,” kata Kepala Badan Kesbangpol Edi Rogiansyah.

Dia mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman peraturan No 7 tahun 2017, mengenai pendaftaran parpol, pemberitahuan parpol, lalu bantuan parpol.

“Biaya bersumber dari APBD dengan kegiatan selama 1 hari. Diharapkan Walikota Lubuklinggau memberikan bimbingan,” ujarnya.

Dalam sambutan Sekda Kota Lubuklinggau H Rahman Sani, bahwa pelaksanaan Pilkada dan Pilgub 2018 sudah berlangsung baik, aman dan lancar. “Sebulan lagi 17 April, kita laksnakana pesta demokrasi , baik pilpres, DPD dan DPRD,” ucapnya.

Dalam diskusi ini, sambung dia, nanti ada beberapa narsumber menyampaikan materi, diharapkan peserta menyimak dan memahami dengan baik. Sebab, pemilu 2019, berbeda dengan pemilu lima tahun lalu.

“Ada kertas suara yang dicoblos ada gambarnya yakni Pilpres dan DPD. Sedangkan DPRD tidak ada, sementara kandidatnya sangat banyak,” jelasnya.

Sementara Kepala Badan Kesbangpol Sumsel diwakili Kasubid Partai Politik dan Fasilitas Pemilu, Irwan Riduan kepada Harian Silampari mengatakan, pihaknya membahas partai politik, salah satunya Permen 36 tahun 2018 dan PP No 1 tahun 2018, mengatur kenaikan bantuan parpol (Banpol).

“Ada tiga indakatornya, pertama Indek Kemahalan, Kemampuan Keuangan Daerah, Pemberian bantuan sebelumnya, sesuai dari Instansi masing-masing yang mengeluarkan tadi. BPS yang mengetahui tingkat kemahalan, BKD masalah kemampuan keuangan daerah,” terangnya.

Tingkat Inflasi, ternyata dalam mekanisme tersebut, tidak menyebutkan tingkat inflasi. Nah ini, kejadian itu, begitu tingkat inflasi naik, otomatis , kemampuan keuangan daerah turun. “Bantuan Parpol tidak bisa diturunkan lagi, karena sudah sekali naik, ketentuan tersebut sudah diputuskan. Jadi, permendagri tidak mengatur bagaimana penurun kembali, tapi mengatur bagaimana mengatur kenaikan bantuan per suara,” tuturnya.

Bantuan Parpol sesuai kemampan daerah utuk tingkat pusat 1000 persuara, tingkat provinsi minimal 1200, di tingkat kabupaten/kota Rp 1500. “Jadi, itu (dana bantuan parpol) tidak boleh kurang dari situ, minimal,” ucapnya. (HS-08)