Iuran Naik, Perbaikan Pelayanan Terus Dilakukan

Foto : Ist/PP LAYANI : Petuga BPJS Kesehatan melayani masyarakat mengurusi BPJS Kesehatan di kantornya.

SILAMPARI ONLINE,

PRABUMULIH – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, nampaknya tidak bisa lagi ditunda. Karena, menyangkut defisit terus menerus dialami BPJS Kesehatan. Sehingga, akhirnya kebijakan kenaikan iuran dianggap paling tepat sebagai solusinya.  Hal Ini diterangkan, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Yunita Ibnu SE AAK Apt menerangkan, kenaikan iuran. Diharapkan pelayanan program JKN-KIS bisa mengalami peningkatan dengan perbaikan secara sistemik.

Muat Lebih

“Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan,” aku Yuni kepada awak media, kemarin (4/11/2019).

Yuni mengungkapkan, melihat ketentuan penyesuaian iuran dalam Perpres tersebut, Pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar. Pemerintah menanggung 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

“Besaran iuran akan disesuaikan tidaklah besar, apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata dia. Dia menambahkan, buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

“Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak yaitu yang berpenghasilan 8 juta sampai dengan 12 juta, penyesuian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” bebernya.

Perlu diketahui, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk ditanggung oleh APBD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah luar biasa agar Program JKN-KIS telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran patut diketahui oleh masyarakat, sebagai berikut :

Sebutnya, kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) : Peserta PBI ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku 1 Agustus 2019. Peserta PBI didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000,- per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus – 31 Desember 2019.

“Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) : Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi 5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4 dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% dibayar peserta.

“Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019. Kemudian, peserta PPU tingkat daerah merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020,” terangnya.

Lalu, akunya peserta PPU merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020. “Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) berlaku mulai 1 Januari 2020 : Kelas III menjadi Rp 42.000,-, Kelas II menjadi Rp 110.000,-, dan Kelas I menjadi Rp 160.000,-,” tukasnya. (03)