oleh

Jabatan KPAID Linggau dan Musi Rawas Kosong

Silampari Online 

LUBUKLINGGAU- Sejak tahun 2019 lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di Kota Lubuklinggau sudah habis masa jabatannya.

Mantan Ketua KPAID Kota Lubuklinggau Redilansyah mengatakan semenjak masuknya pandemi Covid-19 tahun 2019 kemarin dibulan lima Surat Keputusan (SK) KPAID Kota Lubuklinggau habis masa jabatannya.

“Jadi kami sudah mengajukan lagi ke dinas untuk perpanjang SK.  Perpanjangan tersebut tergantung dari Walikota, karena itukan koordinasinya sama Pemkot,”kata Redi, Senin (19/4/2021).

Dikatakannya, kalau KPAID ini dibutuhkan, seharusnya berdasarkan undang-undang harus ada.  Kemarin pihaknya sudah mengajukan surat ke dinas terkait untuk perpanjangan SK, berhubung pandemi ini tidak usai sampai sekarang SK KPAID belum ada atau tidak ada lagi sejak tahun 2019 hingga sekarang.

“Dapat info, akhir Januari kemarin semua laporan atau pengaduan kembali ke dinas terkait. Karena dinas itu ada unit perlindungan anak juga,”terangnya.

Ia menambahkan, bagi masyarakat yang ada laporan tentang anak langsung saja melapor ke dinas terkait atau ke Polres. Memang sebelum-sebelumnya banyak masyarakat yang melapor ke KPAID, berhubung SK tidak ada lagi pihaknya tidak berani bergerak karena masa jabatan sudah habis.

“Sebenarnya ini kembali ke pemerintahnya, kalau kami kemarin itu walaupun dana tersendat laporan tetap kami terima, dan kami terus mengadakan mediasai. Kalau memang kasus tersebut harus sampai ke polres ya, kami mendampingi baik itu di polres, kejaksaan dan putusan sidang,”paparnya.

Kemudian, karena habis masa jabatan pihaknya tidak berani lagi bergerak. Jadi kalau ada yang menelpon, KPAID langsung mengarahkan ke Polres atau dinas terkait.

“Sudah lama jabatan kami ini habis. Kalau mau merekrut ulang kembali anggota KPAID inikan harus mengulang dari nol lagi, harus ada timselnya berapa anggota timselnya lima tau lainnya. kami juga kalau ada komisioner yang mau ikut harus mengisi formulir lagi. Tapi harus bentuk timsel dulu, kalau tidak ada timsel tidak bisa juga. Siapa nanti yang mau ngetes dan mengurusnya,”ungkapnya.

Sementara itu, Mantan anggota KPAID Kabupaten Musi Rawas Hasbi menambahkan semenjak tahun 2020 kemarin anggota KPAID Kab Mura sudah purna tugas, tidak diperpanjang lagi. Namun, KPAID itu tergantung dari kepala daerah, karena KPAID ini sama dengan tugasnya seperti komisioner. Kalau dalam aturannya KPAID ini lima tahun, untuk Kab Musi Rawas ini mulai dari tahun 2016. Tetapi sudah di SKan oleh bupati selama tiga tahun, per 2020 kemarin tugas anggota Kpaid sudah purna tugas.

“Kabarnya saat ini posisi KPAID itu kosong, belum ada yang mengisi. Untuk saat ini kalau ada pengaduan kembali ke dinas terkait, jadi dengan adanya SK tidak diperpanjang kemarin kita sudah purna tugas,”pungkasnya. (Harian Silampari)