oleh

Keberangkatan Jemaah Haji Dibatalkan, Ini Delapan Pertimbangan Pemerintah RI

-Nasional-136 Dibaca

Silampari Online 

JAKARTA- Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2021 ini. Keputusan itu diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan.

Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji itu dituangkan dalam Keputusan Menag No 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah haji  Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.

“Pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menag RI Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H 2021 M,” kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam jumpa pers virtual, Kamis (3/6/2021).

Salah satu pertimbangan pemerintah untuk tidak memberangkatkan haji adalah lantaran Kerajaan Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Selain itu, akibat pandemi COVID-19, Arab Saudi juga belum mengundang Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji.

Berikut pertimbangan-pertimbangan tersebut:

a. Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik, serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan dan di Arab Saudi.

b. Bahwa kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada huruf a terancam oleh pandemi Covid-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

c. Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, melalui upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

d. Bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa adalah salah satu dari lima maqashid syariah, selain menjaga agama, akal, keturunan dan harta yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.

e. Bahwa sebagai akibat dari pandemi Covid-19 dalam skala lokal dan global, pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi.

f. Bahwa Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan yang pelayanan bagi jemaah haji.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiande bersyukur akhirnya vaksin Covid-19 Sinovac yang digunakan oleh Indonesia telah memperoleh izin darurat penggunaan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sehingga hal ini membuka peluang Indonesia bakal mendapatkan jatah kuota haji dari pemerintah Arab Saudi pada 2021 ini.

“Sinovac sudah mandapatkan setifikat dari WHO per tanggal 1 Juni sesuai dengan hari Kesaktian Pancasila,” ujar Andre dalam rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Komisi VI, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/6).

Oleh sebab itu, politikus Partai Gerindra ini meminta Erick Thohir segera melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan meminta supaya kepala negara tersebut bisa melobi Raja Arab Saudi Salman bin Abdulazis Al Saudi.

Hal ini dilakukan, supaya Indonesia mendapatkan jatah kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi pada 2021 ini. Ini dilakukan mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji tinggal satu setengah bulan lagi.

“Saya minta Pak Menteri berbicara segera dengan Presiden Jokowi. Agar Presiden Jokowi menelpon Raja Arab Saudi,” katanya.

Karena dengan adanya izin darurat vaksin Sinovac oleh WHO tersebut dan Indonesia adalah negara terbesar penyumbang jamaah. Maka sudah sepatutnya Indonesia bisa mendapatkan kuota haji tersebut.

“Bagaimana pun umat Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia. Tidak elok umat terbesar di dunia tidak mendapatkan kuota haji,”ungkapnya.

Diketahui, sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum memberikan jatah kuota haji 2021 ini kepada negara-negara lain termasuk Indonesia. (detik/jawapos)