oleh

Kejaksaan Teliti Dugaan Korupsi DD dan ADD

-Tak Berkategori-259 Dibaca

Silampari Online,

REJANG LEBONG – Dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) disinyalir bertambah jumlahnya setelah unit Tipikor Polres Rejang Lebong (RL) melakukan penyidikan terhadap kepala desa Ai Mundu kecamatan Bermani Ulu. Tim Pidsus Kejaksaan negeri kabupaten RL juga mulai meneliti pelaksanaan pembangunan desa yang dibiayai dana ADD/DD.

“Ada 1 laporan warga tentang dugaan penyimpangan dana ADD/DD tahun 2017. Kini, kita masih melakukan penyelidikannya,” terang Kajari RL, Edi Hutama SH MH melalui Kasi Pidsus, Galuh Bastoro Aji SH.

Karena masih dalam tahap penyelidikan (Lidik), Galuh belum bersedia menyebutkan nama desa yang diduga melakukan penyimpangan dana ADD/DD tersebut.

“Tunggu saja setelah kita menemukan indikasi dugaan korupsinya, baru akan kita ekspose. Data sementara kita menemukan adanya dugaan mark-up dan pengurangan volume fisik pekerjaan yang dilaksanakan dengan dana ADD/DD itu,” ungkap Galuh.

Hal senada disampaikan Kasi Intelijen Kejari RL, Bobon Rubiana SH. Dikatakannya, tim intelijen Kejari saat ini tengah meneliti dugaan penyimpangan dana ADD/DD di 5 desa.

“Ada 5 desa di wilayah Bermani Ulu yang sedang kita teliti dugaan penyimpangan ADD/DD-nya. Intinya, kita tidak akan membiarkan para perangkat desa melakukan penyimpangan ADD/DD. Karena ADD/DD itu merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kita berharap seluruh Kades dapat mengelola dana desa dengan baik dan benar,” Imbau Bobon.

Sementara itu, Bupati RL, Dr (HC) HA Hijazi mengatakan, pembangunan desa melalui DD dan ADD oleh desa hendaknya dikerjakan susuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) yang tertuang dalam APBDes serta pembangunanya sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan desa tersebut, atau yang bermanfaat bagi masyarakat desa serta harus menitih aturan dan mekanisme yang berlaku sehingga tidak terjerat kasus hukum.

“Desa harus menggunakan DD dan ADD sesuai dengan Juklak dan juknis dan tidak melabrak aturan serta mekanisme yang berlaku sehingga tidak tersandung kasus hukum, dan lagi desa harus menentukan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat desa,” Imbuhnya.(HS-05)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Harian Silampari merupakan nama daerah di Bumi Silampari yang memiliki tiga wilayah satu kota dan dua kabupaten di provinsi Sumsel