oleh

Kemenag Mura; Wahabi Bagian Dari Islam Perlu Perlindungan dan Dirangkul

Silampari OnlineĀ 

MUSI RAWAS- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menggelar rapat pertemuan dengan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan beberapa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berada di Mura.

Rapat tersebut terkait dengan adanya permasalahan tentang perselisihan perbedaan Faham Salafi dan Wahabi yang beberapa minggu yang lalu tetjadi di Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Megang Sakti.

Kepala Kemenag Kabupaten Mura, H Hermadi mengatakan bahwa permasalah yang terjadi di Megang Sakti itu hanya kesalah fahaman akibat perbedaan pendapat tentang Faham Salafi dan Wahabi.

“Kita ini sesama umat islam harus tetap bersatu apapun pemahaman yang di anut, jangan menjadi perbedaan yang pada akhirnya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan umat, terlebih dengan sesama islam tentu harus bersatu,”jelas Hermadi kepada Silampari Online, Selasa (23/3/2021) diruang kerjanya.

Mengenai informasi tentang keberadaan pondok pesantren (Ponpes) di Mura yang diduga mengajarkan faham Wahabi pihak Kemenag akan melakukan evaluasi tentang standar operasional ponpes yang sudah di atur undang-undang (UU) dan peraturan menteri.

“Sebagai satuan kerja yang berada di daerah, kita tentu mengikuti apa yang telah direncanakan dan disusun oleh Kemenag RI,”terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Amra Muslimin menjelaskan bahwa Kesbangpol hadir dalam rapat ini karena melihat dan mendapatkan informasi kejadian yang ada di Kecamatan Megang Sakti tentang persoalan konflik faham wahabi dan salafi. Dimana sebenarnya persoalan tersebut sudah dapat diselesaikan dalam musyawarah yang dilaksanakan di kantor Camat Megang Sakti.

Kemudian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mura Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah, maka salah satu fungsi Kesbangpol melakukan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta situasi dan kondisi yang kondusif mendukung pemberdayaan politik, ekonomi dan sosial budaya.

“Untuk itu hari ini (kemarin) kami hadir bersama Kemenag dan OPD serta beberapa ormas untuk melakukan rapat melakukan antisipasi dan mencari solusi supaya kejadian tersebut tidak terulang,”pungkasnya. (Musyanto)