Kepala SMA/SMK di Lubuklinggau Perlu Dievaluasi

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU – Terhitung hampir satu bulan lebih pelantikan Kepala SMA/SMK Negeri di Kota Lubuklinggau menyisakan berbagai persoalan.

Bacaan Lainnya

Persoalan itu terkait dengan beberapa kepala sekolah yang diduga memiliki persoalan dalam hal administrasi, kinerja dan tidak fit/sehat. Bahkan hal ini pernah diberitakan sebelumnya di Harian Silampari 2 November 2020 lalu dengan judul “Disinyalir Kepala SMA/SMK Bermasalah”.

Hanya saja, baik kepala sekolah yang disinggung dalam pemberitaan itu, sampai saat ini tetap santai, bahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan juga tidak bergeming seolah menutup mata. Padahal, narasumber berita saat itu telah membuat surat untuk dilayangkan ke Inspektorat Provinsi Sumsel, Ombudsman RI, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel.

“Seharusnya pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui dinas terkait, menindaklanjuti pemberitaan tersebut atau mengklarifikasi kepada narasumber siapa saja kepala sekolah yang dimaksud,”kata UM salah seorang guru di SMA Negeri di kota Lubuklinggau yang namanya minta diinisialkan.

Apabila, keterangan dari narasumber dirasa benar,pihak Pemprov dapat kembali mengevaluasi kepala sekolah yang disangkakan.

“Dunia pendidikan, jangan dicemari cara cara yang tidak bagus dalam penentuan kepala sekolah, seharusnya harus dilihat dong rekam jejak,track record kinerja kepala sekolah itu sebelum dilantik,”ketusnya.

UM sangat menyayangkan jika ada kepala sekolah yang sudah sakit parah/stroke berat, tidak masuk kerja cukup lama selama menjadi guru, pernah di demo siswa,tidak ada NUKS, dilantik jadi kepala sekolah. Menurutnya kompetensi kepala sekolah harus benar-benar teruji.

“Bagaimana bisa orang yang memiliki permasalahan dan berkinerja buruk bisa jadi kepala sekolah, mau dibawa kemana pendidikan kita ini,”ketusnya lagi.

Selain dirinya, banyak dewan guru juga telah membaca pemberitaan itu, bahkan saat ini masih menjadi pembicaraan, mereka bertanya tanya siapa saja kepala sekolah yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut.

“Ada juga guru yang sudah tahu, ada yang belum, saya juga mendapat info, banyak dewan guru kurang resfect dengan kepala yang masuk dalam kriteria berkinerja buruk, tiba tiba jadi kepala sekolah,”jelas UM.

Sebenarnya, lanjut UM, mereka tidak bermasalah siapa saja yang jadi kepala sekolah, tapi jika dewan guru tidak resfeck, dikhawatirkan akan berdampak luas bagi sekolah.

Seajuh ini dirinya masih bertanda tanya, mengapa tidak ada tindak lanjut dari pemberitaan itu, bahkan terkesan adem ayem “hilang bak ditelan bumi”

“Logikanya ketika seseorang atau institusi dikritisi, mereka akan mengcounter pernyataan tersebut atau bahkan berlanjut ke upaya hukum atau berupaya membenahinya, Apabila benar kenyataan dilapangan. Tetapi sampai saat ini permasalahan tersebut bak hilang ditelan bumi, padahal komite, orang tua siswa, bahkan para dewan guru berharap ada penjelasan dari pihak terkait,”jelasnya.

UM bahkan memperkirakan permasalahan terkait kepala SMA SMK yang dilantik beberapa bulan lalu dapat bergejolak.

“Jangan heran guru-guru sudah mencemooh buat apa rajin-rajin ngajar, toh jadi kepala sekolah dua tahun tidak mengajar bisa menjadi kepala sekolah. Buat apa susah-susah mengikuti diklat untuk mendapatkan NUKS,toh yang tidak punya NUKS bisa menjadi kepala sekolah dan ada kepala sekolah sampai menjabat 15 tahun tentu saja regenerasi tidak berjalan,”tegasnya.

UM menuturkan, ada kepala sekolah alami stroke berat, dengan kondisi ini, oknum kepala sekolah ini dirasa sulit untuk bekerja. Ada juga dugaan, salah seorang kepala SMA Negeri selama menjadi guru tidak mengajar kurang lebih dua tahun, modus menggantikan jam mengajarnya dengan guru honor, kejadian ini sebelum merebak wabah covid-19 dan yang bersangkutan tidak berhalangan tetap alias sehat walafiat. Patut diduga ada pemalsuan data di Dapodik.

Kemudian, adanya kepala sekolah yang tidak ada NUKS. Padahal NUKS ini menjadi syarat mutlak untuk menjadi kepala sekolah sebagaimana termaktub Permendikbud No 6 tahun 2018.

“Dengan berbagai permasalahan kepala sekolah ini, sayang sekali kalau Pemprov tidak merespon, karena secara tidak langsung membiarkan dunia pendidikan semakin bobrok,”ketusnya. (Eju)