Ketua DPRD Kepahiang Hadiri Vicon di Ruang Kerja Bupati

VICON : Kegiatan video conference (vicon) di ruang kerja Bupati Kepahiang, dengan Kementerian Dalam Negeri, Jum'at (3/4/2020). Foto: Darul Qutni/Silampar Online.

SILAMPARI ONLINE, KEPAHIANG – Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan SP menghadiri kegiatan video conference di ruang kerja Bupati Kepahiang, dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai tidak lanjut atas surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) di daerah bersama Bupati dan Forkopimda wilayah Jawa dan Sumatera, Jum’at (3/4).

Adapun dalam arahannya, Mendagri melalui Plt Sekjen Kemendagri, M Hudori menekankan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan refocusing dan realokasi anggaran pada APBD terkait penanganan Covid-19.

Bacaan Lainnya

Dalam refocusing dan realokasi anggaran ini Kemendagri meminta kepada kepala daerah untuk segera menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), baik itu dana transfer daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan non Fisik, Dana Bagi Hasil dan mendesaian kembali Pendapatan daerah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

Sementara itu, Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah Sjahid mengatakan, refocusing dan realokasi anggaran melalui RKB segera dilaksanakan dalam hal pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19, baik itu pemenuhan APD bagi tenaga medis, rapid tes, peralatan pengukur suhu tubuh, desinfektan dan peralatan penanganan serta bantuan bagi posko gugus tugas Covid-19 dan logistik serta insentif bagi tenaga medis tentunya dengan disesuaikan dengan standar biaya umum di daerah.

“Kebutuhan APD, rapid test dan kebutuhan penanganan Covid-19 ini kita prioritaskan. Tahap awal kita sudah melakukan penyemprotan desinfektan bekerja sama dengan TNI/Polri di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang,” sampainya.

Tentunya hal ini lanjut bupati, tidak dapat dilakukan secara menyeluruh hingga pelosok desa. Untuk itu dia mengaku sudah membuat surat edaran melalui Dinas PMD yang ditujukan kepada Kepala Desa untuk menyisihkan Dana Desa dalam hal penyemprotan desinfektan.

“Ini sebagai penanganan Covid-19 sesuai dengan arahan melalui surat edaran Kementerian Desa,” terang Bupati Hidayat. Sementara Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan menambahkan, Bupati Kepahiang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI.

Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kepahiang sebagai ketuanya, lanjut dia, langsung dibantu dengan Kapolres dan Dandim sebagai wakil ketua sesuai dengan Surat Edaran Mendagri ini, Walaupun DPRD Kepahiang tidak masuk dalam Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 ini tidak mengurangi niat DPRD Kepahiang dalam membantu Gugus tugas Covid-19 tersebut.

“Penyebaran Covid-19 ini cenderung meningkat setiap hari, untuk di Bengkulu sendiri yang positif sudah dua orang, tetapi imbasnya bisa mempengaruhi seribu orang. Artinya hal ini sudah pasti berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan di masyarakat,” sebut dia.

Hal ini kata Windra, sudah dirasakan di Kabupaten Kepahiang, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang mengabaikan anjuran pemerintah. Pemberlakukan phisycal distancing hal inilah yang harusnya lebih ditekankan kepada masyarakat, perlu sosialisasi dan edukasi yang lebih kepada masyarakat. “Covid-19 ini berbahaya, vaksin yang paling baik dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 saat ini adalah phisycal distancing, cuci tangan dan gunakan masker jika ditempat umum,” imbaunya.

Untuk itu DPRD Kepahiang tambah Windra mendukung penuh gugus tugas Covid-19 di Kabupaten kepahiang, baik itu dari segi refocusing dan realokasi anggaran dan sosialisasi serta edukasi ataupun kegiatan lainnya sebagai penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 ini. (KHS-06)