Kode Etik Internal Perusahaan

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Kode Etik Internal Perusahaan Pers
1.Saat menjalankan tugas, Wartawan dan Staf Perusahaan Media Silampari Online, dilengkapi dengan identitas (kartu pers) dan Id Card Perusahaan, dan tercantum dalam Box Redaksi.
2.Narasumber bila merasa ada kejanggalan dari identitas Wartawan/Kontributor Silampari Online atau mendapatkan perilaku tidak wajar dari wartawan/kontributor, bisa menghubungi Redaksi Silampari Online melalui surat elektronik ke: silamparionline@yahoo.com. Wartawan silampari online dilarang meminta dan menerima uang maupun barang apapun dari narasumber.
3.Setiap berita yang terpublikasi adalah kewenangan redaksi silampari online.

4.Permintaan untuk ralat, koreksi, revisi atau hak jawab terkait artikel yang telah diterbitkan oleh silampari online berdasarkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang Undang Pokok Pers.

5.Ralat bisa melalui pengiriman surat elektronik (surel)/email ke: silamparionline@yahoo.co.id dengan menggunakan subjek: HAK JAWAB. Dalam surat elektronik tersebut, disebutkan bagian yang dianggap tidak tepat berikut tautan dari artikel, serta pemohon wajib menyebutkan identitas dengan jelas.