Kompleks Baitul A’la Milik Tanah Negara

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : ELPAN/HARIAN SILAMPARI</div></small> <strong>PRESRELEASE : </strong> Pengurus Yayasan Baitul A'la melaksanakan presrelease dengan awak media terkait kasus kompleks masjid Baitul A'la, Rabu (9/1).

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU– Pengurus yayasan Baitul A’la kemarin mengadakan presrelease kepada awak media terkait kasus komplek masjid Baitul A’la Lubuklinggau, kemarin (9/1) di STAI BS Mura Lubuklinggau Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

Muat Lebih

Hadir dikonferensi pers tersebut H Syamsul Anwar Selaku Ketua Yayasan Baitul A’la, H Zainudin Anwar selaku dewan penyantunan yayasan, lalu bendahara yayasan Hj Aminah , ketua sekretariatan Baitul A’la Ngimadudin, Sekretaris Sekretariatan Syaiful Anwar, Ketua Bidang Sosial dan Pendidikan Takdir Ali Syabana dan Muhammad Yunus Wakil Sekretaris Sekretariatan.

Dalam penyampaiannya, Ketua Yayasan Baitul A’la H Syamsul Anwar mengatakan lahan baitul a’la merupakan bantuan pihak pemerintah kabupaten Musi Rawas sejak tahun 1985, untuk pembangunan masjid Baitul A’la yang merupakan bantuan dari yayasan amal bakti muslim pancasila.

Sejak tahun 1985 hingga awal 2018, masjid Baitul A’la eksis melaksanakan kegiatan peribadatan dan ditambah lagi ada lembaga pendidikan yang membuat makmur masjid Baitul A’la , begitupun masyarakat yang menggunakannya.

Sehingga secara de fakto, sudah diakui masyarakat dan secara de jure berdasarkan keputusan bupati musi rawas tahun 1985 dengan nomor 121/HKL/1985. Lalu tahun 2005 ada pemagaran besi dilahan kompleks Baitul A’la oleh pihak tertentu dan dilanjutkan dengan pemagaran beton pada Mei tahun 2018.

“Lalu tanggal 21 Oktober 2018 pihak Dedy Rochaka Wijaya menyampaikan surat agar pengurus yayasan Baitul A’la dan yayasan pembina pendidikan tinggi Bumi Silampari memindahkan bangunan tanpa izin dan persetujuannya yang disertai dengan bukti kepemiliki sertifikat tanah Nomor : 01 tahun 1983 yang diterbitkan oleh BPN,”jelas Syamsul

Kemudian , lanjutnya, pihak Dedy Rochaka Wijaya menyampaikan surat teguran ke-II pada tanggal 2 November 2018 agar Pengurus Yayasan Baitul A’la meninggalkan tanah yang menurutnya menjadi hak miliknya.

Menyikapi pemagaran yang dilakukan oleh pihak Dedy Rochaka Wijaya Mochtar, maka pada tanggal 25 Mei 2018 pihak Yayasan Baitul A’la mengajukan surat kepada Kapolres Lubuklinggau perihal permohonan perlindungan hukum namun tidak ada tindak lanjutnya sampai hari ini.

Lalu menyikapi klaim pembangunan oleh Dedy Rochaka Wijaya, pihak yayasan baitul a’la menyelenggarakan rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku sejarah tentang kedudukan tanah tersebut pada tanggal 06 September 2018 dan berkesimpulan bahwa tanah komplek Baitul A’la adalah tanah Negara.

Atas perihal tersebut, pengurus yayasan Baitul A’la menyatakan sikap menuntut kepada pemerintah dan pihak terkait untuk segera menyelesaikan konflik atas lahan komplek Baitul A’la sebagai upaya menghindari ekses-ekses yang tidak diinginkan dan demi kenyamanan ibadah, pendidikan dan kegiatan keummatan lainnya.

Menuntut kepada pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai pemilik aset lahan komplek Baitul A’la untuk menertibkan dan membongkar bangunan pagar yang dibangun tanpa izin karena hal tersebut tidak mempunyai dasar hukum.

Menuntut kepada BPN/ATR Kota lubuklinggau sebagai penanggung jawab penuh persoalan agraria untuk menyelesaikan permasalahan kompleks Masjid Baitul A’la dengan adil, transparan dan bertanggung jawab dan tidak berlarut-larut.

Menuntut pemerintah kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, BPN/ATR Kota Lubuklinggau untuk melakukan peninjauan ulang sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 1983 atas nama Dedy Rochaka Wijaya sesuai dengan riwayat tanah yang kami kemukakan di atas.

Sementara itu, Ketua Sekretariat Ngimadudin, menjelaskan sejarah lahan masjid baitul a’la dan sekitarnya yang merupakan tanah ex erfahct/bekas perkebunan belanda.

Bahwa sesuai dengan aturan, tanah bekas erfacht sejak tahun 1980 atau 20 tahun setelah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) diterbitkan tahun 1960 lalu dengan telah menjadi tanah negara, kebijakan peruntukan selanjutnya tergantung dari kebijakan pemerintah sebagai pihak yang mengatur negara.

Bahwa pada tahun 1970 Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Musi Rawas menyerahkan tanah ex erfahct tersebut (yang sekarang Baitul A’la dan STAI-BS) kepada UNICEF melalui gubernur Sumatera Selatan untuk dibangun proyek BPGD (Badan Perbaikan Gizi Daerah) di Kabupaten Musi Rawas. Kegiatan BPGD tersebut diperkirakan 10 tahun.

Tahun 1971 setelah bangunan tersebut selesai ditanah tersebut berdirilah bangunan-bangunan kantor bersama yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Dinas Kehewanan. Bahwa pada bulan Juni tahun 1971 dilakukan pelatihan pengelolaan Badan Perbaikan Gizi Daerah yang diikuti oleh 2 Kabupaten yaitu Lematang Ilir Ogan Tengah (LlOT/sekarang Muara Enim).

Bahwa antara tahun 1968-1974 Kabupaten Musi Rawas telah diputuskan oleh BPGD pusat dan Provinsi Sumatera Selatan akan dibuka proyek BPGD. Bahwa pada tahun 1978 BPGD tersebut telah selesai melaksanakan perbaikan Gizi di kabupaten Musi Rawas, secara otomatis tanah tersebut kembali pengelolaannya kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Kemudian berdasarkan surat keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 121/HK/1985 bahwa sehubugan dengan akan dibangunnya Masjid yang dananya dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas menyerahkan tanah Ex BPGD tersebut kepada Yayasan Baitul A’la dan selanjutnya utuk menunjang pendidikan keagamaan dan pembinaan moral generasi muda di Kabupaten Musi Rawas.

“Bersamaan dengan itu Bupati Musi Rawas menyerahkan pula tanah Ex BPGD tersebut untuk pembangunan STAI-BS dan lembaga pendidikan lainnya,”jelas Ngimadudin.

Kemudian, dengan terbentuknya Kota Administratif Lubuklinggau maka Pemerintah Daerah Musi Rawas bersama Pemerintah Kota Lubuklinggau mengadakan intventarisasi aset pada tahun 20013 termasuk tanah-tanah ex erfach. Dari hasil inventarisasi tersebut antara lain tanah Ex BPGD tersebut termasuk dalam inventarisasi aset Kabupaten Musi Rawas dan secara resmi ditanda tangani oleh pemerintah administratif Kota Lubuklinggau melalui Ubaidillah dan Raidhussyahri. Bahwa komplek masjid Baitul A’la dan sekitanya sampai pada tahun 2003 masih terdaftar sebagai aset Pemerintah Daerah Musi Rawas, dengan daftar aset tertanggal 25 Januari 2003 dan sampai saat ini belum ada informasi perubahan status dan disyahkan oleh pejabat pemerintah Kota Lubuklinggau dan pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

“Hal ini menunjukkan bahwa tanah komplek Baitul A’la adalah resmi tanah Negara,”tegasnya.

Sementara itu H Zainudin Anwar Selaku Dewan Penyantunan Yayasan mengatakan tanah komplek Baitul A’la, secara runtunannya, saat ini menjadi pertanggung jawaban Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan.

Kemudian lanjut Zainudin, kalau ada orang/oknum yang meminta dibongkarnya komplak Baitul A’la, itu salah alamat, seharusnya yang bertanggung jawab membongkar ini adalah bupati. “Baitul A’la dan STAI BS hanya mengelolah, sehingga tidak boleh membongkar, yang berhak bongkar adalah bupati,”terangnya.

Ia menegaskan tanah bekas erfacht ini, adalah tanah inventarisasi kabupaten mura dan menjadi tanggung jawab bupati Hendra Gunawan.

“Tanah ini terdaftar, dan disahkan,”akunya.

Yang jadi permasalahan, saat ini ada orang yang memiliki sertifikat tahun 1983, berarti 2003 harusnya sudah dikeluarkan ,namun bupati saat itu tahu, bahwa tanah ini tidak pernah dikeluarkan rekomendasi,dari set daerah kepada orang lain untuk dijadikan tanah milik orang lain.

“Penghapusan aset daerah harus mendapat pertujuan dari DPRD, dan ini perlu ditanyakan ke BPN, apa dasar BPN mengeluarkan sertifikat,karena sertifikat dibuat tahun 1983, sedangkan tahun 2003 masih inventarisasi pemda mura,”pungkasnya.(HS-02)