Korwil Pengawas Disnakertrans Provinsi Sumsel Tangani 13 Kasus

Kepala Koorwil Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah MLM Disnakertrans Provinsi Sumsel, Aniek Wijayanti (Foto Rabu 6-11-2019)

SILAMPARI ONLINE,

MUSI RAWAS– Sepanjang sebelas bulan terakhir tahun ini sedikitnya ada 13 kasus pengaduan normatif terkait masalah ketenagakerjaan di wilayah Bumi Lan Serasan Sekentenan. Kasus ini terjadi dikarenakan masih ada perusahaan yang tidak memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan yang ada.

Muat Lebih

Hal ini disampaikan Kepalaan Ketenagakerjaan  Koordinator Wilayah (Koorwil) PengawasKabupaten Musi Rawas (Mura), Muratara dan Lubuklinggau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Aniek Wijayanti saat diwawancarai Harian Silampari, Rabu (6/11/2019) diruang kerjanya.

Dijelaskannya, bahwa ditahun 2019 hingga saat ini sedikitnya ada 13 pengaduan normatif terkait masalah ketenagakerjaan oleh pekerja. Dimana, dari jumlah tersebut diantaranya, PT BBA masalah struktur dan skala upah, PT Djuanda Sawit masalah hak-hak selama sakit berkepanjangan, PT AKL masalah kekurangan pembayaran THR, PT Agro Sawit Mura masalah upah, PT DAL masalah perubhan sistem waktu kerja dan upah.

“Kemudian, PT GSSL masalah keterlambatan gaji dan PT PWS outsourching pertamina pendopo masalah kekurangan upah, THR dan lembur,”jelasnya. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa, dari belasan pengaduan tersebut hanya dari PT PWS yang masih proses fasilitas penyelesaian. Sedangkan, yang lainnya sudah selesai ditingkat Koorwil.

“Selagi apa yang menjadi tuntutan pekerja dpenuhi maka masalah ini dianggap selesai karena ada kesepakatan,”terangnya.
Menurutnya, adanya pengaduan ini diakibatkan masih ada perusahaan yang belum memberikan hak-hak para pekerja yang diatur dalam undang-undang (UU) ketenagakerjaan.

“Hampir setiap tahun pengaduan yang masuk selalu ada dan jika dipersentasekan hampir sama setiap tahunnya,”akunya.
Terlepas dari itu, setiap pengaduan yang masuk ke Koorwil maka pihaknya memfasilitasi penyelesaiannya sekaligus mengeluarkan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan. Bahkan, nota tersebut pernah dua kali dikeluarkan terhadap perusahaan yang sama yakni PT AKL yang melakukan pelanggaran secara berulang masalah THR.

“Nota pemeriksaan ini ditembuskan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dikeluarkan sanksi administratif kepada perusahaan. Sedangkan, bilamana ada kasus pidana akan diselesaikan ke tingkat PPNS Disnakertrans Sumsel,”ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura, Wahyu Sumadi mendesak agar Koorwil Pengawasan Ketenagakerjaan untuk daerah Mura dapat memberikan tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak memberikan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam UU ketenagakerjaan.

“Intinya DPRD Mura meminta agar Koorwil bertindak cepat dan tegas dalam penanganan pengaduan oleh pekerja. Mengingat, banyak perusahaan yang berinvestasi di wlayah Bumi Lan Serasan Sekentenan tidak menyampingkan apa yang menjadi kewajibannya untuk diberikan kepada pekerja,”pungkasnya.

 

Laporan : Krismanto

Editor    : Agus Hubya H