KPU Musi Rawas Menonaktifkan PPK-PPS Sementara

anggota Komisioner KPU Musi Rawas Syarifudin
SK Penundaan Masa kerja PPK

Pencegahan penyebaran virus corono (covid-19), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas menonaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanpa batas waktu yang ditentukan. Hal itu dilakukan dalam menindakkanjuti surat keputusan KPU RI nomor 179/PL.02-Kpt/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Anasta Tias melalui Divisi Sosialisasi Pendidikan Partisipasi dan Sumber Daya Masyarakat, Syarifudin mengatakan, bahwa atas dasar surat keputusan KPU RI itu, kemudian KPUD Kabupaten Musi Rawas juga mengeluarkan surat keputusan dalam menindaklanjuti edaran KPU RI tersebut.

Bacaan Lainnya

  SK Penonaktifan PPS 2020

“Kami mengeluarkan surat keputusan yang isinya menetapkan penundaan masa kerja anggota PPS yang telah diputuskan dari 23 maret 2020 sampai 23 November 2020 ditunda dan akan ditentukan kemudian,” kata Syarifudin, Minggu (29/3/2020).  Bukan hanya PPS, pihaknya juga menyatakan, bahwa seluruh anggota PPK yang telah dilantik pun dan telah memulai bekerja di non aktifkan dari kegiatan sementara waktu.

“Ini kami lakukan melaksanakan perintah KPU RI yang menunda tahapan Pilkada tahun 2020 serentak di Indonesia. Langkah ini demi kebaikan kita bersama dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona,” terang Syarifudin.

Imbas penundaan tahapan Pilkada juga menyasar pada pelaksanaan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). “Termasuk penundaan pendataan pemilih dan penyusunan jumlah mata pilih. Untuk pemberitahuan kapan tahapan Pilkada dimulai kembali, kami menunggu arahan KPU RI,” terangnya.

Penulis : Nofi Ardianto

Editor  : Agus H

  SK Penundaan Tahapan

Tinggalkan Balasan