Kronologi OTT Bupati Muara Enim

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan melakukan konferensi pers terkait penangkapan Bupati Muara Enim H Ahmad Yani di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2019). foto dtk.com

SILAMPARI ONLINE– KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka suap terkait proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Selain itu, ada dua tersangka lain.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu sebagai pemberi ROF (Robi Okta Fahlefi), swasta, dan sebagai penerima AYN (Ahmad Yani), Bupati Kabupaten Muara Enim; dan EM (Elfin Muhtar), Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Robi dan Elfin ditangkap KPK setelah terjadi penyerahan uang. Robi menyerahkan uang sejumlah USD 35 ribu kepada Elfin yang ditujukan kepada Ahmad Yani.

Berikut ini kronologi OTT Bupati Muara Enim:

Senin, 2 September 2019

KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang sebagai bagian dari komitmen fee 10% dari proyek yang didapatkan oleh Robi kepada Bupati Ahmad Yani melalui Elfin Muhtar

Pukul 15.30 WIB
Tim KPK melihat Robi bersama stafnya bertemu dengan Elfin yang juga didampingi stafnya duduk bersama di sebuah restoran mi ayam di Palembang.

Pukul 15.40 WIB
KPK melihat telah terjadi dugaan penyerahan uang dari ROF kepada EM di tempat tersebut.

Pukul 17.00 WIB
Tim KPK menangkap Elfin dan Robi beserta staf masing-masing. Uang sejumlah USD 35 ribu turut disita.

Pukul 17.00 WIB
Secara paralel, tim KPK menangkap Bupati Ahmad Yani di kantornya di Muara Enim. Sejumlah dokumen ikut disita.

Pukul 20.00 WIB
Tim KPK membawa Robi dan Elfin ke Jakarta.

Selasa 3 September 2019

Pukul 07.00 WIB
KPK membawa Bupati Ahmad Yani ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan awal.

Pukul 22.40 WIB
KPK mengumumkan Ahmad Yani, Elfin, dan Robi sebagai tersangka.

Yani dan Elfin, selaku penerima suap, dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Robi, selaku pemberi suap, dijerat dengan pasal 5 ayat (1) a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999. (detik.com)