KSBSI Ingin Buruh Lebih Sejahtera

SILAMPARI ONLINE,

Palembang – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Kerja Wilayah di Aula Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,
Jum’at,(18/09/20). Rakerwil ini dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Ir Koimudin.

Bacaan Lainnya

Ketua Panitia Rakerwil bahwa Konferwil ini diadakan setiap 4 tahun sekali. Alhamdulillah hari ini saya dipercaya sebagai Ketua Pelaksana. Konferwil ini dihadiri oleh 5 DPC Definitif yakni, DPC OKU,Lahat, Muba, Banyuasin dan Kota Palembang. Dan kami mematuhi peraturan protokol kesehatan dengan menjaga jarak,menggunakan masker dan handsanitizer,”katanya Enho.

“Rakerwil ini memiliki maksud dan tujuan setelah acara pembukaan ini akan dilanjutkan dengan sidang Pemilihan Ketua baru periode 2020-2024,” ujarnya.

Besok, lanjut Enho, dilanjutkan dengan Pelatihan Kader yang sering kita sebut dengan LPC. Lelatihan Kader ini sendiri semacam workshop skill yang menghadirkan narasumber yang sangat kompeten yakni dari BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Disnakertrans dan dari DPP.

“Tujuan dari Rakerwil ini adalah Pengkaderan harus tetap jalan dengan terpilihnya Ketua DPW yang baru sehingga terbentuknya Kepengurusan yang baru. Sejauh ini sinergi SBSI dengan Pemprov Sumsel sudah terjalin dengan baik hal tersebut terbukti dengan ditegakkan nya fungsi pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan Alhamdulillah hari ini kita apresiasi dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sumatera Selatan yang terpilih, Umar R mengatakan, dengan terpilihnya sebagai Ketua KSBSI Sumsel, dia akan melantik pengurus DPC ditingkat daerah. Agar kedepannya teman-teman bisa melaksanakan advokasi terhadap pekerja.

“Dalam Rakeweli ini, kami tegaskan menolak omnibuslaw tentang upah dibawah standarisasi yang dilakukan oleh perusahaan lokal. ita juga menolak perusahaan yang menahan ijazah pekerja, serta mendesak perusahaan mengikutsertakan buruh ke BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan. Intinya kami ingin buruh lebih sejahtera kedepannya ,” pungkasnya. (vin)