KSPSI Keluarkan Surat Pernyataan Sikap Perihal Ancaman Pemerintah Pusat dan DPR.RI

Silampari Online— Ancaman Pemerintah Pusat dan DPR.RI terhadap Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) khususnya di Kabupaten Musi Rawas (MURA) dan Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) mendapat respon langsung dari Ketua DPC. KSPSI, Alwi Umri Harahap, (Minggu, 04 Oktober 2020).

Melalui Surat Pernyataan Sikap, Alwi Umri Harahap menyampaikan keberatannya atas keputusan DPR.RI yang akan mengesahkan RUU.OMNIBUS. LAW Cipta Kerja, serta adanya himbauan dari SP / SB di tingkat nasional tentang himbauan mengadakan Aksi Unjuk Rasa dan Mogok Kerja pada tanggal 06 sampai 08 Oktober 2020. Lantas seperti apa sikap atau surat pernyataan yang disampaikan Alwi Umri Harahap? Inilah surat pernyataan KSPSI yang diajukan langsung kepemerintah pusat.

Bacaan Lainnya

1. Bahwa semua aspirasi dan tuntutan pekerja serta Pernyataan Sikap tentang MENOLAK RUU.OMNIBUS LAW Cipta Kerja Klaster Ketenagaan Kerja tersebut, telah disampaikan kepada pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, SPSI telah menyampaikan pernyataan tegas tentang MENOLAK RUU.OMNIBUS LAW Cipta Kerja Klaster Ketenagaan Kerja tersebut, yaitu pada saat Aksi Unjuk Rasa Gabungan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (GEPBUK.SS) di depan kantor Gubenur Sumsel dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang tanggal 27 Januari 2020 dan tanggal 11 Maret 2020. Dan pernyataan tersebut telah diterima oleh Gubernur Sumatera Selatan dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 Surat Pernyataan Sikap tentang MENOLAK RUU.OMNIBUS LAW Cipta Kerja Klaster Ketenagaan Kerja tersebut telah disampaikan oleh perwakilan KSPSI dan KSBSI bersama pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Menteri Tenaga Kerja dan DPR.RI di Jakarta.

2. Bahwa saat ini di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara sedang dalam masa Tahapan PEMILUKADA.

3. Bahwa situasi saat ini sedang dalam masa Pandemi Covid-19 dan sudah ada Maklumat dari Kapolri tentang Protokoler Covid-19 dan larangan Aksi.

Adapun KSPSI menyatakan pernyataan sikap sebagai berikut :

(1) MENOLAK RUU.OMNIBUS LAW Cipta Kerja Klaster Ketenagaan Kerjaan, karena merugikan hak-hak kaum pekerja/ buruh, dan Mohon Klaster Ketenaga Kerjaan dikeluarkan dari RUU.OMNIBUS LAW tersebut.

(2) Mendesak Kepada Bapak Bupati Musi Rawas, Bapak Bupati Musi Rawas Utara, Bapak ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, untuk dapat turut menyatakan sikap MENOLAK RUU.OMNIBUS LAW Cipta Kerja Klaster Ketenagaan Kerjaan yang disampaikan kepada MENAKER.RI dan DPR.RI di Jakarta.

(3) Bahwa untuk Aksi Nasional pada tanggal 06 sampai 08 Oktober 2020, KSPSI dan seluruh jajaran SPSI yang khusus berada di wilayah MLM, menyatakan “TIDAK IKUT AKSI UNJUK RASA DAN MOGOK KERJA”. (Ardi/rilis)