Kwalitas Bangunan Rumah Subsidi Dipertanyakan

RETAK : Salah keretakan pada dinding yang cukup parah di salah satu unit rumah bersubsidi di Rafika 4 Tanjung Payang Kabupaten Lahat, Selasa (11/2/2020). Foto : Istimewa.

SILAMPARI ONLINE, LAHAT – Kwalitas bangunan rumah bersubsidi di Kabupaten Lahat dipertanyakan. Pasalnya, kondisi rumah belum beberapa tahun ditempati, sudah terjadi kerusakan parah, bahkan terancam ambruk.

Berbagai kerusakan rumah mulai dari ruang keluarga yang ambles, menjalar ke lantai kamar, dinding rumah retak dan triplek berjatuhan. Bahkan sebelum penghuni rumah pindah ke perumahan, kerusakan di ruang keluarga sudah ada.

Bacaan Lainnya

“Sebelum pindah, lantainya sudah mulai turun tapi tidak terlalu parah. Setelah ditinggali, keramiknya makin turun,” keluh salah seorang warga Rafika 4 Tanjung Payang Kabupaten Lahat, Ira saat menyambangi kantor YLKI Lahat Raya di Bandar Jaya Kota Lahat, Selasa (11/2).

Tak hanya rumahnya saja, perumahan dengan tipe 36 di daerah setempat, kata Rafika, rata-rata mengalami kerusakan parah. Lantai ambles, keramik pecah, dinding retak dan miring.

“Kalau keramiknya ada yang tidak ambles, karena dari awal yang punya rumah sudah tambah biaya sendiri untuk dicor. Jadi yang tidak dicor dan langsung pasang keramik, itu amblas. Rata-rata yang rusak itu lantai dan dindingnya,” beber ira.

Ketua YLKI Lahat Raya, Sanderson Syafe’i mengaku sudah menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait rumah bersubsidi tersebut. Salah satunya, di Griya Rafika 4 Tanjung Payang, Lahat.

“Pengembang atau developer seharusnya memperhatikan kontur tanah sebelum membangun, jika kondisi miring seperti ini tentunya fondasi rumah harus menjadi perhatian utama,” jelas Sanderson.

Diapun menjelaskan, pada prinsipnya, penghuni sebuah kompleks perumahan, baik klaster atau town house adalah konsumen atau pengguna akhir dari suatu produk barang atau jasa. “Maka dari itu, mereka dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” ujar Sanderson.

Perlundungan yang dimaksut, antara lain, dari mulai fasilitas yang tidak sesuai dengan brosur penawaran, sampai soal cicilan lunas tapi sertifikat rumah tidak keluar, juga hak konsumen terhadap fasilitas umum yang mesti disediakan pengembang.

“Ancaman bagi pengembang yang tidak melakukan kewajiban membangun sesuai janji, fasum dan fasos yang lari dari tanggungjawab bisa dipidanakan,” tegasnya.

Selain langkah pidana, konsumen juga dapat menempuh cara perdata agar uang pangkal yang terlanjur disetor, bisa kembali.

Dalam pengaduan warga Tanjung Payang ini, Sanderson menengarai, PT Lahat Maju Jaya selaku pengembang perumahan Griya Rafika 4 diduga telah melakukan pelanggaran dan YLKI Lahat Raya kata Sanderson, akan segera melayangkan somasi atas Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

“Pasal ini berbunyi, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa,” terang Sanderson.

Pihaknya lanjut Sanderson, menyoroti kualitas rumah yang diberikan pengembang untuk rumah subsidi dan akan mempermasalahkan dengan tegas setiap pelanggaran pada Program Sejuta Rumah (PSR), karena merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Tentu harus memenuhi syarat sarana dan prasarananya juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku seperti tersedianya listrik dan air, dan kualitas bangunan memadai serta rumah KPR FLPP yang dibangun juga mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi sesuai dengan UU Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung,” tandasnya. (rilis)