Lapas Lubuklinggau Lakukan Deklarasi Janji Kinerja 2019

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : ISTIMEWA</div></small> Kalapas Klas II A Lubuklinggau Imam Purwanto (kiri) menyerahkan surat keada pegawai

Silampari Online,

LEMBAGA Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh pelosok Indonesia melakukan Deklarasi Janji Kinerja 2019, tak terkecuali Kota Lubuklinggau. Kesiapan itu diawali dengan apel siaga yang dilaksanakan di Halaman Lapas Klas II A Lubuklinggau. Selaku pimpinan apel siaga Kalapas Klas II A Lubuklinggau, Imam Purwanto, dengan dihadiri Wakapolres Lubuklinggau Kompol Zulkarnain dan perwakilan Kajari Lubuklinggau Feri, serta seluruh pegawai.

Muat Lebih

Sambutan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H Laoly dibacakan Kalapas Klas II A Lubuklinggau Imam Purwanto, menyampaikan, kemarin kita sudah mereleksikan dan merenungkan segala aktivitas dan capaian tahun 2018. Hal ini 3 Januari 2019, adalah tiga hari pertama dari 365 hari sepanjang 2019 yang harus dilalui dan isi dengan kinerja untuk kejayaan bangsa dan negara.

‘Acara ini adalah baguian dari langkah pertama kita dalam mengokohkan komitmen kita untuk mewujudkan good govermance di Lingkungan Kementrian Hukum dan HAM, yang tentu saja akan berkontribusi positif bagi pembangunan hukum dan HAM di Indonesia,” tuturnya.

Lanjut dia, tahun ini adalah tahun terakhir dalam perencanaan strategis 2015-2019. “Saya mina saudara segera menyusun langkah –langkah percepatan. Mengingat tahun ini adalah tahun politik, yang mungkin saja sebelum satu tahun akan ada suksesi kepemimpinan secara nasional,” lanjut dia.

Tantangan kedepan semakin besar tapi dengan sikap mental yang baik, kolaborasi yang kuat. ‘Saya yakin kita mampu melewatinya dengan sukses.

“Tahun 2019 ini, Kemenkumham mendapatkan alokasi anggaran Rp 13. 305.871.000. Silatuhrami, yang diserahkan langsung oleh presiden 11 Desember 2018,” jelasnya

Momentum pagi ini sekaligus menjadi catatan awal tahun, bagi para PNS hasil rekrutmen 2018. Mengapa demikian, hari ini melalui acara diserahkan SK Pengangkatan sebagai PNS kepada 17.521 orang hasil rekrutmen 2017, dan SK CPNS kepada 1985 orang cpns hasil rekrutmen 2018.

“Mereka adalah ASN dan calon ASN kemenkumham yang telah lulus seleksi dan telah menempuh tahapan pembinaan yang dilakukan secara terus menerus,” lanjut dia.

Motor penggerak organisasi adalah sumber daya manusia yang handal, konsekwensi dari penambahan pegawai di lingkungan kemenkumham ini berdampak pul apda frekwensi pengembangan kompetensi mereka. Sebagaimana undang undang ASN, untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas , para pegawai berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun.

Oleh karena itu, sambung dia, untuk memenuhi hal pegawai dalam memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan. BPSDM dan Sekretariag jenderal bekerjsama untuk menyelenggarakan E Learning, sehingga kompetensi pegawai dapat meningkat dan berpengaruh pula pada peningkatkan kualitas kinerjanya. (HS-rilis)