Mantan Kadisdik Dituntut 9 Tahun

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : ISTIMEWA</div></small> Lima terdakwa kasus Korupsi Pembangunan AKN Muratara duduk di kursi pesakitan, Kamis (16/5).

Silampari Online,

PALEMBANG-Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Firdaus tampak lesu saat dituntut 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lubuklinggau dalam sidang agenda tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Kamis (16/5).

Muat Lebih

Terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Akademi Komunitas  Negeri (AKN) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara 2016 yang merugikan keuangan negara Rp 7,9 miliar ini juga didenda Rp 500 juta Subsidair serta uang pengganti Rp 1.478.942.817 atau pidana penjara 4, 5 Tahun.

Sedangkan empat terdakwa lainnya, yaitu terdakwa Fahrurrozi selaku kontraktor proyek AKN dan Ferry Susanto sebagai pejabat pelaksana Teknis (PPK) juga dituntut 9 tahun kurungan penjara, serta denda sebesar Rp500.000.000 supsidair tiga bulan kurungan serta uang pengganti Rp 1.478.942.817 atau pidana selama 4,5 Tahun bila tidak melunasinya. Sementara dua terdakwa lainnya yakni Muhammad Subhan dan Briyo Al-khoir dituntut dengan pidana penjara selama delapan tahun enam bulan, serta denda sebesar Rp500.000.000 subsider tiga bulan kurungan penjara.

“Untuk terdakwa Firdaus, Fahrurrozi dan Ferry masing-masing dikenakan uang pengganti berbeda sebesar Rp1 Milyar lebih dan terdakwa Briyo dan Subhan masing-masing juga dikenakan uang pengganti berbeda sebesar 1 milyar lebih subsider 4 tahun 6 bulan dalam batas waktu yang ditentukan, serta dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan,”kata Kasi Pidsus M.Iqbal, Kamis (16/5).

Dalam sidang Jaksa menuntut kelima terdakwa tersebut dengan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 huruf a,b dan ayat 3 Undang-undang (UU) no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 dari Kitab UU hukum pidana.

Setelah mendengar bacaan surat tuntutan Jaksa M.Iqbal, Fery Junaidi, Nanda Hardika dan Sumaherti maka majelis hakim diketuai hakim Kamizon, menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pledoi.

“Selanjutnya sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Kamis depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa,” tegas M.Iqbal.

Seperti diketahui yang membuat kelima terdakwa dituntu sebagaimana dalam dakwaannya, kelima terdakwa dituntut telah bekerjasama melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung AKN Muratara yang dibiayai dari APBD Muratara tahun 2016 sebesar Rp7,9 miliar.

Lima terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Akademi Komunitas  Negeri (AKN) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara 2016 yang merugikan keuangan negara Rp7,9 miliar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (18/2/2019).

Kelima terdakwa, yakni Firdaus,S.Sos (mantan Kadisdik Muratara), M Subhan (PPK), Ferry Susanto (PPTK), Muhammad serta Briyo Al Tohir dan Fahrul Rozi (pihak rekanan swasta dari PT Binduriang). Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU Hj Ziraida,SH dan M Iqbal,SH dipimpin hakim ketua Kamizon,SH,MH.

Kelima terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b ayat 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KHUP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Dalam dakwaannya, kelima terdakwa didakwa telah bekerjasama melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung AKN Muratara yang dibiayai dari APBD Muratara tahun 2016 sebesar Rp7,9 miliar.

“Dalam penyidikan kasus ini kami telah memeriksa sedikitnya 35 saksi dimana pembangunan gedung AKN ini merupakan program Kementerian Pendidikan. Namun hingga akhirnya dilaporkan bermasalah pengerjaannya tak kunjung diselesaikan hingga berpotensi merugikan keungan negara Rp7,9 miliar,” imbuh Zairida.

Dalam kasus ini juga imbuh Zairida pihaknya juga telah menyita dan mengembalikan uang dari para terdakwa ke kas negara sebesar Rp882.786.038,25 dan juga melakukan pemblokiran uang sebesar Rp1.229.084.825. Selain itu, telah pula dilakukan penyitaan tiga surat tanah seluas 9 hektar milik para terdakwa.

Sidang sendiri bakal dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi karena terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan replik atas dakwaan JPU. (HS/08-rilis)