Massa FBI Datangi Kantor Gubernur Sumsel

SILAMPARI ONLINE,

Palembang – Puluhan massa yang tergabung dari Federasi Buruh Indonesia (FBI) mendatangi kantor gubernur Sumsel untuk menggelar aksi damai di halaman kantor gubernur, Rabu (09/09/2020).

Bacaan Lainnya

Massa membawa spanduk bertuliskan “Tegakkan UU ketenagakerjaan dan menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka)”.Massa diterima Asisten 1 Pemprov Sumsel, Ahmad Najib.

Koordinator aksi, Heriadi mengatakan ada dua perusahaan di kabupaten Banyuasin melakukan PHK sepihak sebanyak 142 orang.

“Semua karyawan yang di PHK tidak mendapatkan hak-hak nya, seperti yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 pasal 156, seperti pesangon, tunjangan ataupun yang lainnya. Artinya ini tidak mereka lakukan serta tidak mereka berikan terhadap karyawan yang di PHK,” terangnya.

“Terdapat 16 point yang disampaikan dalam aksi damainya kali ini. Intinya, tegakkan UU ketenagakerjaan, karena di Provinsi Sumsel, secara umum harus kita katakan sebagai organisasi serikat yang mengavokasi buruh. Karena masih banyak terjadi perusahaan yang tidak menegakkan UU ketenagakerjaan terutama UU no 13 tahun 2003, PP 78 tahun 2015, UU no 21 tahun 2000 dan kepmen 100 tahun 2004,” ujarnya.

Dia menambahkan, “pihaknya mendesak dan meminta komitmen Gubernur Sumsel dan instansi terkait Disnaker, untuk melakukan pengawasan, pembinaan untuk perusahaan yang tidak tunduk terhadap UU ketenagakerjaan, ” katanya.

Sementara itu, Asisten 1 Pemprov Sumsel mangatakan, menyampaikan aspirasi, informasi atau tuntutan itu hal yang wajar, karena hak-hak mereka tidak diterima, jadi perusahaan juga dalam hal ini Disnaker sudah menyampaikan kepada perusahaan dan tim kita masih di lapangan.

“Dan masuknya informasi menjadi bagian untuk memperkuat dilapangan, jadi nanti apabila perusahaan tetap tidak menginginkan dan tidak memenuhi tuntutan itu tentunya ada aturan main yaitu dengan menindaklanjuti melalui proses,” terangnya.

“Adapun langkah mediasi adalah antarkesejahteraan buruh dan hak-hak buruh ini dengan perusahaan-perusahaan, nanti dinas ketenagakerjaan akan memediasi itu tuntutan sudah kita terima dan tinggal kita meluruskan,” tuturnya.

Dia menjabarkan, langkah selanjutnya Pemrov akan menurunkan tim untuk bertemu dengan perusahaan dan menyampaikan aspirasi ini, kedua mengajak perusahaan untuk mendorong supaya ada mediasi serta memikirkan hak-hak buruh ini.

“Kalau mereka tetap pada standar mereka, tidak menginginkan itu, tentu ada aturan mainnya,” pungkasnya.(vin)