Massa Kepung Kantor Walikota dan DPRD Kota Tanggerang

TEMUI : Wakil Ketua 4 DPRD Kota Tanggerang, Tengku Irawan (baju kotak-kotak) saat menemui massa unjuk rasa, Senin (12/10/2020). Foto : Herman Susilo/Silampari Online.

SILAMPARI ONLINE, TANGGERANG – Ratusan massa mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kantor Walikota Tanggerang, dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung, Senin (12/10/2020).

Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) beserta mahasiswa lainnya yang ikut bergabung menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Bacaan Lainnya

Dalam orasinya sejumlah perwakilan massa meminta DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang untuk menolak pengesahan Undang-undang Omnibus Law Ciptaker, karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Karena itu massa meminta Walikota beserta DPRD Kota Tanggerang, secara keseluruhan mengirim surat kepada Presiden untuk pembatalan Undang-Undang yang dimaksud, mengatas namakan perwakilan Kota Tanggerang.

Massa akhirnya ditemui dua anggota DPRD Kota Tanggerang, Gunawan Dewantoro dari Fraksi Demokrat dan Wakil Ketua 4, Tengku Irawan.

Dalam penyampaiannya di depan massa unjuk rasa, Wakil Ketua 4 DPRD Kota Tanggerang, Tengku Irawan menyampaikan apresiasinya terhadap massa unjuk rasa yang telah mau menyampaikan kegelisaan masyarakat tentang Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker yang telah disahkan DPR-RI.

“Ada rasa kepedulian, ada rasa kegelisaan itu tandanya denyut jantung kita masih hidup,” ucap Tengku Irawan.

Dikatakannya, sejumlah fraksi di DPRD sudah mendelegasikan kepada seluruh fraksi untuk menemui para mahasiswa yang menggelar unjuk rasa kali ini. Namun ternyata hanya dua fraksi yang bersedia yakni fraksi Demokrat dan fraksi PKS.

“Kami sama-sama menolak (Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker, red). Di pusat itu kami sama-sama tidak menerima, sisanya dikembalikan ke fraksi masing-masing,” imbuhnya.

Sementara, perwakilan fraksi Demokrat DPRD Kota Tanggerang, Gunawan Dewantoro di depan massa unjuk rasa mengatakan, secara hirarki fraksi Demokrat dan PKS tetap konsisten menemui para mahasiswa.

Namun jika para mahasiswa hanya menginkan Ketua DPRD Kota Tanggerang, pihaknya hanya bisa menjelaskan bahwa anggota dewan yang lain termasuk Ketua DPRD Kota Tanggerang, secara parsial hirarki tunduk pada partainya masing-masing.

“Namun kami dari PKS dan Demokrat, tetap konsisten menolak. Saya tidak butuh panggung, kami tidak butuh mencari (panggung), namun apa daya kami, karena tidak kuasa menarik teman-teman kami di DPRD Kota Tanggerang agar semuanya sejalan dengan kami,” jelasnya. (Herman)

.