Mayoritas Kolam Ikan Belum Kantongi Izin

Silampari Online,

MUSI RAWAS– Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Musi Rawas (Mura) mencatat sebagian besar kolam ikan yang beroperasi khususnya di beberapa Kecamatan banyak belum mengantongi izin. Dimana, hal tersebut dikarenakan minimnya kesadaran pemilik kolam pentingnya legalitas usaha tersebut.

Muat Lebih

Kepala Diskan Kabupaten Mura Bambang Heriyadi, Kabid Perizinan dan Pemasaran Tempat Ikan, Dr Hewan Nasir mengatakan, bahwa saat ini secara bertahap pihaknya melakukan inventarisir terhadap keberadaan kolam ilegal yang ada disejumlah Mura.

“Kalau saat ini kita masih minim dengan personil. Sehingga, kita melakukan pendataan secara bertahap namun berkelanjutan,”jelas Nasir kepada Harian Silampari beberapa hari yang lalu.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa setidaknya baru ada dua Kecamatan saja yang sudah dilakukan pendataan. Diantaranya, Kecamatan Tugumulyo dan Kecamatan Purwodadi. Namun untuk hasilnya belum dipastikan sebab saat ini masih dilakukan evaluasi dan juga perekapan.

“Untuk saat ini baru dua Kecamatan saja. Namun nantinya kedepan semua Kecamatan akan kita lakukan penertiban. Sehingga semua kolam ikan di Mura ini dapat memiliki izinnya sebagai legalitas usahanya,”terangnya.

Menurutnya, untuk legalitas tersebut, Diskan hanya bisa memberikan rekomendasi serta membuatkan surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (TPUPI). Dimana, ini berlaku untuk kolam ikan yang luasnya kurang dibawah 2Ha.

“Untuk kolam ikan yang lebih dari 2Ha luasanya itu izinnya langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Mura,”bebernya.

Terlepas dari itu, masih minimnya kesadaran masyarakat pemilik kolam untuk membuat izin. Sebab, mereka beranggapan bahwa izin tersebut tidak terlalu penting. Padahal, dengan memiliki izin legalitas maka ketika ada konflik pemerintah bisa membantunya.

“Intinya tidak kita pungkiri banyak kolam ikan yang belum mengantongi izin. Sehingga, kita mengajak untuk pemilik kolam ini membuat izin sebagai legalitas usahanya tersebut,”imbunya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan (DPRD) Kabupaten Mura, Mahmud mendesak agar Pemkab melalui Diskan Mura melakukan inventarisir terhadap kolam ikan yang tidak mengantongi izin. Termasuk, melakukan pemantauan dalam pengaturan air di irigasi para petani.

“Dewan mendesak agar Diskan tidak hanya sekedar diam saja. Sebab, praktek kolam ilegal ini disamping tidak memberikan kontribusi bagi Pemkab Mura juga merugikan para petani sawah khususnya di hilir sawah,”pungkasnya. (HS-03)