Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2020 dihadapkan dengan Coronavirus Disease (COVID-19)

Oleh : Muhammad Dimas Rizqi, S.IP.

Bacaan Lainnya

Pemilukada merupakan salah satu bentuk atau cara untuk mendapatkan seorang pemimpin di
suatu daerah. Tentu untuk melaksanakan pemilukada harus mempersiapkan hal-hal teknis
yang cukup kompleks dan segala sesuatunya. Pemilihan umum ini menjadi jalan alternative
bagi negara yang menganut system demokrasi seperti Indonesia. Dengan menggunakan
system pemilu ini masyarakat bebas dalam memilih dan menentukan siapa yang akan
memimpin mereka.
Menjelang pilkada serentak tahun 2020 yang akan diikuti berbagai daerah seluruh Indonesia
yakni di 9 Provinsi 224 Kabupaten dan 37 Kota. Para peserta pemilu adalah partai politik
maupun calon perseorangan. Semua partai politik saling mencari dan berlomba-lomba untuk
mendapatkan calon pemimpin yang mewakili dari partai mereka. Tentu dalam proses
pencarian ini banyak janji-janji politik maupun tawar menawar yang berhembus baik dari
partai politik maupun dari calon pemimpinnya.
Tak banyak dari mereka yang mempertimbangkan prestasi maupun bakat calon pemimpin
yang berasal dari perwakilan partai. Sampai sekarang pun masih banyak yang hanya
mempertimbangkan kepopularitasnya dan mempertimbangkan dana yang dimiliki oleh calon
tersebut. Tentu hal itu akan berdampak pada hasil pemilu, yakni pemimpin yang kurang
mengetahui bagaimana cara mengelola daerah tersebut agar dapat meningkatkan kehidupan
masyarakat mereka.
Beberapa permasalahan yang cukup pelik tersebut kepercayaan (trust) masyarakat kepada
para pelaku ini akan menurun. Hal itu direspon oleh khalayak umum atau masyarakat yang
memiliki posisi vital di suatu daerah tertentu yakni dengan cara mencalonkan diri sendiri
(Calon Independent). Akan tetapi, tidak semudah itu untuk mencalonkan diri secara
independent ada beberapa persyaratan tertentu, seperti harus menyerahkan bukti dukungan
sebesar 8,5% sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2020 akan berlangsung pada bulan September. Untuk
itu saat-saat inilah para pelaku sedang mempersiapkannya baik dari masa persiapan oleh
penyelenggara pemilu, peserta pemilu (Parpol), calon yang berasal dari partai politik, dan
calon perorangan (Independent).
Disaat persiapan sedang dijalankan oleh para stekholder yang terkait, dunia dikejutkan
dengan virus yang sedang merebak di berbagai negara yakni Coronavirus Disease (COVID19). Diawali dari provinsi Wuhan di China virus ini terus berkembang dan meningkat secara
drastis. Meningkatnya virus tersebut di China tentu berdampak luas ke berbagai negara
lainnya. Salah satunya adalah Indonesia yang juga terkena dampak dari persebaran virus
tersebut. Tentu bencana non alam ini tidak dianggap remeh karena beberapa negara telah
banyak yang menelan korban, misalnya di China, Korea Selatan dan Italia bahkan di
Indonesia saat ini terus meningkat dan menyebar luas.
Wabah Coronavirus Disease apabila tidak ditangani secara serius maka akan terus meluas
bahkan dapat melumpuhkan perekonomian suatu negara. Banyak negara yang menerapkan
cara untuk menanggulangi virus ini agar tidak terus meluas. Bahkan ada negara yang
menerapkan system lockdown seperti China dan Italia dikarenakan dua negara tersebut sudah
menelan korban ribuan jiwa. Berbeda di Indonesia yang menerapkan aturan seperti physical
distance, work from home, mengurangi aktivitas diluar rumah dan cara-cara lain untuk
menanggulanginya. Namun, menurut kacamata penulis bahwa aturan-aturan tersebut sudah
mencerminkan atau bagian dari system lockdown itu sendiri.

Dibalik merebaknya Coronavirus Disease (COVID-19) yang muncul pada tahun 2019. Ada
kegiatan lima tahunan yang akan dilaksanakan oleh negara yang menganut system demokrasi
ini yakni pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020. Tentu semua
persiapan baik dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, partai politik akan terganggu.
Bahkan apabila virus ini terus meningkat dan terus meluas maka berdampak pada jadwal
yang telah disusun akan mengalami perubahan. Beberapa dampak adanya COVID-19 yang
terus meningkat dan meluas daripada tahapan pemilu tahun ini.

Dampak tersebut oleh Penyelenggara pemilu (KPU) telah menunda beberapa tahapan yang sudah direncanakan, seperti verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pelantikan Panitia Pemungutan Suara
(PPS), pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, lalu pemutakhiran dan penyusunan
daftar pemilih. Oleh karenanya, bagaimana sikap dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu,
dan partai politik ini setelah adanya wabah COVID-19 yang terus meluas ini. Apakah mereka
khususnya penyelenggara pemilu akan tetap melaksanakan sesuai jadwal yang sudah disusun
atau malah sebaliknya yakni ditunda. (*)

Penulis : Mahasiswa magister ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta