Minim Peserta dan Tidak Dihadiri Kepala OPD

KOSONG : Kursi para peserta Rakor penentuan target APBD tahun 2020, yang dilaksanakan di aula Gedung BP2RD Empat Lawang, terlihat banyak yang kosong, Selasa (24/9/2019). Foto : Diah Anggraini/HS.

SILAMPARI ONLINE, EMPAT LAWANG – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Empat Lawang, melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) penentuan target APBD tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Gedung BP2RD Empat Lawang, Selasa (24/9/2019).

Namun dari agenda rapat tersebut, terpantau sedikitnya peserta yang mengikuti rapat pembahasan tersebut. Padahal kordinasi penentuan target APBD 2020, harus diketahui oleh Kepala OPD dalam lingkungan kerja Pemkab Empat Lawang. Bahkan, tak satupun Kepala OPD yang terlihat hadir di lokasi Rakor.

Muat Lebih

“Saya tidak melihat satupun Kepala OPD yang hadir. Saya menduga, presentase yang hadir pada acara ini belum mencapai 50 persen dan ini menurut saya menjadi semacam indikasi bahwa masing-masing Kepala OPD belum memiliki persepsi yang benar tentang pertemuan ini,” sesal Staf Khusus Bupati Empat Lawang bidang Ekonomi, Pertanian dan Pembangunan, Suharli M Yamin saat membuka Rakor.

Lebih jelas dibeberkannya, salah satu kebutuhan dalam membangun daerah adalah dari Kedisiplinan dan kesadaran para pemimpin. “Untuk itu  mestinyanya pertemuan kita hari ini harus  dijadikan skala prioritas. Jangan-jangan Kepala OPD ini salah atau gagal dalam menentukan prioritas, mana yang dikatakan penting mana yang tidak penting,” ujarnya.

Terkait pembahasan presentase retribusi daerah, diungkapkan Suharli, pendapatan asli daerah (PAD) Empat Lawang terbilang sangat kecil dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

“Faktor pemicu adalah, data yang dimiliki BP2RD,  masih warisan KP2KP pada 2012 lalu, tidak maksimalnya upaya penggalian potensi daerah, alur prosedur masih manual dan rendah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,” urainya.

Sementara, Kepala BP2RD Empat Lawang, Aidil Yuliansyah turut mengakui, sejauh ini peningkatan sektor pendapatan daerah pengelolaan pajak belum menampilkan grafik peningkatan.

“Kami akan melakukan penguatan dalam pengawasan, di bidang pemantauan dan evaluasi kepada OPD terkait, serta berharap kedepannya agar anggaran tidak berpangku pada pusat, melainkan dapat mengelola pendapatan pajak daerah sendiri,” pungkasnya. (KHS-05)