oleh

Mulyadi; Merdeka Belajar Harus Berbasis Kebutuhan Lokal

Silampari Online 

MUSI RAWAS- Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) menyebutkan merdeka belajar yang dikembangkan dalam peta jalan Kemendikbud harus menginovasi proses-proses pendidikan di ranah praktisi secara fundamental. Terutama, merdeka belajar harus mampu mengubah pola pendidikan dengan standar yang dikontrol secara ketat menjadi lebih dinamis dan berbasis kebutuhan lokal.

Ketua LP Ma’arif NU Mura Mulyadi mengatakan pandangan umum terkait kebijakan merdeka belajar sudah disampaikan oleh ketua umum LP Ma’arif NU H Zainal Arifin Junaidi Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Komisi X bersama Ormas Keagamaan di Jakarta pada awal tahun 2021.

“Sebagai Ketua Lembaga LP Ma’arif NU di tingkat daerah tentu mendukung pandangan yang telah disampaikan Ketua Umum mengenai  perubahan strategi pendidikan,”kata Mulyadi kepada Silampari Online.

Menurut ia, NU ini menjadi jawaban atas kesenjangan kurikulum nasional dengan kebutuhan kehidupan dan penghidupan di tingkat lokal. Namun, di sisi lain membuka kerentanan baru terhadap pendidikan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, berjalan berlawanan dengan prinsip beragama yang moderat, serta berpeluang menjadi kekuatan baru bagi tumbuh suburnya radikalisme dan ekstremisme.

Kemudian, keleluasaan pendidik dalam menerapkan kurikulum dengan tolok ukur pada analisis kritis dapat menjadi bumerang terhadap wajah baru lulusan SDM Indonesia ke depan.

Selain itu, kebijakan merdeka belajar yang memberi ruang yang cukup luas pada peran-peran masyarakat dan dunia usaha menjadikan dilema baru bagi otonomi pendidikan di masa depan. Peran masyarakat memang penting dan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Namun, intervensi peran masyarakat yang terlalu dalam dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat beresiko menyulitkan capaian standar pendidikan dan (seakan-akan) menegasikan otonomi dan kapasitas para praktisi pendidikan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

“Kebijakan pendidikan selaiknya lebih mengapresiasi peran-peran masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan dengan pemenuhan kelayakan fasilitas dan apresiasi kinerja lembaga pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara sepenuhnya,”pungkasnya. (Musyanto)