Satu Untuk Semua

Muratara Belum Miliki Dewan Pengupahan

*Upah Pekerja Mengacu UMP Sumsel Rp 2,8 Juta

25

Silampari Online,

MURATARA – Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) belum memiliki dewan pengupahan, sehingga upah pekerja mengacu pada Upah Minimun Provinsi (UMP) Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar Rp 2.840.453.

UMP Sumsel 2019 ini ditetapkan berdasarkan Pergub Nomor 640 tahun 2018 yang telah ditandatanggani Gubernur Sumsel, Herman Deru, dan mengalami kenaikan dari semula UMP 2018 hanya sebesar Rp 2.595.994 menjadi Rp 2.840.453.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Muratara, Abd Rahman mengatakan untuk daerah yang belum memiliki dewan pengupahan seperti Kabupaten Muratara, maka mengacu pada UMP Sumsel yang telah ditetapkan.

“Kalau daerah yang telah memiliki dewan pengupahan tentunya akan ada penetapan UMK, sedangkan kita belum ada, jadi masih ikut provinsi,” katanya, Rabu (5/12).

Menurut Abd Rahman, belum adanya dewan pengupahan di Kabupaten Muratara selain daerah ini masih baru pemekaran, juga untuk membentuk dewan pengupahan itu tidak gampang.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan dewan pengupahan, seperti keanggotaannya harus ada perwakilan dari perguruan tinggi, perusahaan, serikat pekerja dan pakar-pakar lainnya.

“Untuk sementara kita belum bisa membentuk dewan pengupahan, misal keanggotaannya harus ada perwakilan dari perguruan tinggi, sedangkan kita belum punya kampus perkuliahan,” jelasnya.

Abd Rahman menambahkan, untuk perusahaan kecil yang ada di Kabupaten Muratara boleh memberikan upah tidak sesuai dengan UMP Sumsel, asalkan ada kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disetujui karyawan.

“Kesepakatan PKB diperbolehkan jika disetujui oleh keryawan di perusahaan yang bersangkutan, namun tetap kita upayakan agar seluruh perusahaan kecil maupun besar memberi gaji sesuai dengan UMP,” ujarnya. (KHS-01)

Komentar
Loading...