Oknum Anggota DPRD Empat Lawang Dinilai Tidak Mengerti Aturan dan Asbun

SILAMPARI ONLINE,

EMPAT LAWANG – Pernyataan kontroversi oknum anggota DPRD Empat Lawang, komisi III, Fiksi Juita menuai tangapan beragam dan kritik tajam sejumlah kalangan karena di nilai tidak memahami aturan dan terkesan asal bunyi (Asbun) saat menyampaikan pendapat.  Bermula saat awak media cetak dan online di kabupaten Empat Lawang yang sedang bertugas melakukan peliputan berita menyambangi kantor DPRD Empat Lawang, hendak menanyakan fungsi control sosial dan pengawasan DPRD Empat Lawang di komisi III, terkait mencuatnya dugaan pungutan liar (Pungli) sebesar 250 ribu rupiah yang terjadi salah satu OPD Pemkab Empat Lawang.  “Itu bukan termasuk pungli, biasa itu untuk keperluan admnistrasi, buat surat pengatar atau untuk poto copy, kan butuh biaya,” ucap Fiksi Juita menyela pertanyaan wartawan yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPRD Empat Lawang, Rabu (05/08)

Bacaan Lainnya

Politikus partai PKS dari dapil II, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan ini sempat beradu argumen dengan wartawan terkait defenisi pungli, namun yang bersangkutan akhirnya terdiam saat dicecar pertanyaan oleh salah seorang wartawan, apakah wajar satu lembar kertas surat pengatar di tebus dengan harga 250 ribu rupiah??.  “Kalau itu saya tidak tahu,” cetusnya.

Terkait hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Selatan (Sumsel), Joko Siswanto angkat bicara, menurutnya apa pun modus pungutan kalau tidak ada dasar hukumnya, jelas itu menyalahi aturan.

“Anggota dewan itu harus belajar lagi tentang prosedur dan aturan yang berkaitan dengan undang -undang korupsi, pendek kata kalau ada anggota dewan punya pernyataan seperti itu pengetahuannya kurang itu,” kata joko, kepada wartawan melalui via telpon selulernya, Kamis (6/8/2020).

Dikatakan Joko, pernyataan oknum anggota DPRD Empat Lawang tersebut sama sekali tidak mencerminkan karakter seorang wakil rakyat, sejatinya wakil rakyat mengemban tugas dan amanah rakyat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.  “Jangan pungutan itu dianggap biasa, karena biasanya seperti itu, iya tidak demikian, kalau memang menyimpang dari aturan harus di tindak tegas, mereka kan punya wewenang berhak meminta pejabat pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. selayaknya mereka pangil yang bersangkutan dan klarifikasi langsung kebenaranya, fungsi dewan itu kan melakukan pengawasan, mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Kalau anggota dewanya seperti itu bagaimana mau melakukan pengawasan,” ungkapnya dengan nada menyayangkan.

Senada disampaikan, Asisten penanggung jawab pemantau Investigasi LSM KPK Nusantara Provinsi Sumatera Selatan, Wilayah Empat Lawang, Lahmudin, pihaknya pun menyampaikan rasa perihatin atas pemahaman seorang anggota dewan yang seharusnya memahami aturan dengan pernyataan itu menunjukan sangat jelas yang bersangkutan tidak memahami aturan. “Bahwa dalam melaksanakan tata kelola penyelengara pemerintahan harus berpedoman pada aturan yang berlaku. berapapun jumlah nominal yang dipinta dalam proses penyelangara pemerintah tanpa didasari aturan jelas itu menyalahi,” imbuhnya. Lebih lanjut pihaknyapun berharap masyarakat empat lawang lebih cerdas dan cermat dalam memilih anggota dewan, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari. “Terutama sekali pilihlah calon anggota dewan yang memiliki disiplin ilmu mumpuni dan mengerti aturan,” tukasnya. (Ardi)