OKnum Kades Biaro Baru Ditahan

Tersangka Jahusi dikawal penyidik Polres Musi Rawas, saat dilimpahkan tahap II ke Penuntut Umum Kejari Lubuklinggau, Jumat (27/9/2019). foto istimewa

SILAMPARI ONLINE

MURATARA – Setelah proses penyidikan dugaan kasus penggelapan dana senilai Rp 46 juta milik para plasma sawit milik KUD Biaro Bangkit Bersatu dinyatakan lengkap (P21), tersangka oknum Kepala Desa (Kades) Biaro Baru Kecamatan Karangdapo Kabupaten Muratara, Jahusi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau.

Muat Lebih

Tersangka Jahusi dilimpahkan penyidik Polres Lubuklinggau ke Kejari Lubuklinggau, Jumat (27/9/2019), sekitar pukul 09.30 WIB, diterima langsung Kasi Pidum Kejari Lubuklinggau, Faiq Fiqri Sofa didampingi JPU Nanda Hardika, SH dan Sumarherti, SH.

Penahanan terhadap Jahusi ini dilakukan, usai dilimpahkan ke Kejari Lubuklinggau, sekira pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB, Jumat (27/9). Jahusi datang dengan tangan terborgol diiringi penyidik Satreskrim Polres Musirawas. Bahkan beberapa kerabat kades ini ikut hadir termasuk pengacara tersangka, Dodi.

“Tersangka ditahan di Lapas Klas IIa Lubuklinggau atas dugaan kasus penggelapan dana senilai Rp 46 juta milik para plasma sawit milik KUD Biaro Bangkit Bersatu,” ujar Kajari Lubuklinggau Hj Zairida Kasi Pidum Kejari Lubuklinggau, Faiq Fiqri Sofa kepada awak media.

Lanjut Kasi Pidum, oknum kades ini dikenakan Pasal 372 KUHP dengan ancaman penjara 4 tahun dan Pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. “Jahusi resmi ditahan, pelimpahan tahap kedua di Lapas Klas II Lubuklinggau. Tersangka memanfaatkan jabatannya untuk menguasai uang tersebut,” tegasnya.

Penahanan Jahusi ini, sejak adanya laporan oleh Husein 27 Oktober 2018 ke Polres Musirawas. Yakni, dana Rp 46 juta hasil urunan petani plasma dibawah naungan KUD Biaro Bangkit Bersatu, dana tersebut tidak direalisasi dengan kegiatan syukuran sebagai bentuk syukur telah mendapatkan lahan plasma yang rencananya dibarengi kegiatan Isra Miraj pada 14 April 2018.

Sebelumnya, kuasa hukum tersangka Jahusi, Dodi menerangkan, kasus ini bermula kliennya semenjak dilantik menjadi kades, membentuk Tim Desa untuk mempertanyakan kebun plasma kepada perusahaan yang ada di desanya. Hingga akhirnya terbitlah SK Kebun Plasma dari Bupati Muratara. Sehingga kemudian perusahaan memberikan dana talangan kepada untuk warga. Kemudian juga disepakati peserta plasma memberikan sumbangan Rp100 ribu per hektar untuk syukuran kepada tim. “Uang itu dipotong KUD dari dana talangan perusahaan. Hingga terkumpul Rp 46 juta. Dana diserahkan melalui Kades, yang selanjutnya diserahkan ke tim yang akan melakukan syukuran,” tambah Dodi. Karena, syukuran belum akan dilaksanakan mengingat sudah akad kredit, lantas uang itu disimpan oleh Kades agar tidak terpakai. “Namun dilaporkanlah telah digelapkan. Sementara uang itu, sekarang sudah diserahkan oleh klien kami ke penyidik,” kata Dodi. (tim)