Oknum Petugas PLN Diduga Arogan

Ilustrasi.

SILAMPARI ONLINE, EMPAT LAWANG – Oknum petugas PLN di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, diduga salahi prosedural dan arogan saat melakukan pemutusan aliran listrik di salah satu rumah warga, pelanggan aliran listrik PLN di kecamatan itu. 

Atas kejadian itu, pemilik rumah memgaku telah melaporkan dugaan perampasan KWH meter yang dilakukan oknum yang mengaku petugas dari PLN ranting Tebing Tinggi, tersebut ke Polres Empat Lawang.

Muat Lebih

Menurut keterangan pemilik rumah, Hengki Yupiter (45) warga RT 13 RW 3 Kelurahan Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, kejadian dugaan perampasan KWH meter tersebut, bermula saat istrinya didatangi 5 orang tidak dikenal, salah seorang diantaranya mengenakan atribut TNi berpakaian lengkap.

“Tiba-tiba langsung memberitahu ke istri saya bahwa saya sudah menunggak rekening listrik dan langsung mencabut KWH meter. Saat kejadian, saya sedang tidak ada di rumah,” ucap Hengki kepada wartawan, Selasa (1/10).

Dari informasi istrinya, kata Hengki, para oknum tersebut tidak menunjukan surat tugas dan identitas resmi dari PLN. Mereka hanya mengaku petugas dari PLN yang ditugaskan untuk membongkar KWH meter di rumahnya karena nunggak pembayaran listrik.

“Setelah dibongkar, mereka para oknum itu pergi membawa KWH meter itu tidak jelas ke mana,” jelasnya.

Berselang pasca kejadian pemutusan sepihak listrik di rumahnya, diapun membuat laporan ke Polres Empat Lawang. Dengan dugaan perampasan dan pencurian KWH Meter di rumahnya. “Anehnya, setelah saya lapor ke polisi dengan surat tertulis, hari ini istri saya telpon ke saya, bahwa ada putugas yang mutuskam listrik di rumah saya, memberikan surat pemberitahuan pemutusan listrik. Padahal kejadian pemutusan itu tanggal 24 September lalu,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua YLKI Lahat Raya (Lahat, Empat Lawang, Pagaraalam dan Muara Enim), Sanderson SH mengaku sangat menyesalkan tindakan arogansi oknum yang diduga petugas PLN di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, tersebut. Menurutnya, meski konsumen listrik PLN memilki tunggakan pembayaran rekening listrik, konsumen tetap berhak mendapatkan haknya selaku konsumen.

“Saya menilai ada SOP yang dilanggar oknum petugas PLN itu dan ini harus dilakukan penyelidikan,” ujar Sanderson.

Tidak semestinya terang dia, arogansi kepada para konsumen dalam hal ini pelanggan listrik PLN dilakukan. Apalagi tanpa memberikakan hak yang mesti dipenuhi ke konsumen. 

“Konsumen memiliki hak informasi yang benar, jelas dan jujur serta tidak diskriminatif dari penyedia jasa. Namun, dari kasus ini kami menilai, ada kejaganggalan yang dilakukan oknum petugas, yang diduga diluar prosedural,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Manager PLN Ranting Tebing Tinggi, Dairobi kepada wartawan mengatakan, pelanggan PLN yang telah melakukan penunggakan selama tiga bulan, pihaknya pasti akan melakukan pembongkaran (pada KHW meter) milik pelanggan yang nunggak tersebut.

Dalam melaksanakan tindakan tegas tersebut, pihaknya kata Dairobi, tidak semata-mata langsung memutuskan aliran listrik. Petugas lanjut dia, terlebih dahulu mendatangi pelanggan yang nunggak tersebut untuk memberitahukkan masalahnya. “Kami masih memberikan batas toleransi, kalau memang yang bersangkutan berjanji akan melunasi, minggu selanjutnya baru kami lakukan pemutusan,” urai Dairobi.

Namun demikian, Dairobi mengaku kebanyakan pelanggan itu beralibi, intinya mencari-cari kesalahan PLN. Mestinya, pelanggan itu kata dia harus sadar jika sudah menunggak lebih dari tiga bulan, yang bersangkutan harus merelakan jika KWH meternya diangkat PLN.

“Karena memang, di kertas tool terdiri dari kertas merah dan putih, yang kami berikan ke pelanggan, itu tertera bongkar rampung. Ini artinya pelanggan ini kami berhentikan sebagai pelanggan,” ucapnya.

Di wilayah Kecamatan Pendopo dan Kecamatan Paiker serta Padang Tepong (Kecamatan Ulu Musi, red), Dairobi menyebut merupakan wilayah yang menjadi prioritas pihaknya untuk menurunkan tunggakan pelanggan. “Mengapa kami lakukan, karena tunggakan (PLN) ini merupakan pendapatan asli daerah yang tertunda. Ini juga akan berdampak pada pendapatan asli daerah dalam rangka untuk membangun Empat Lawang,” katanya.

Dairobi mengulangi, terkait pemutusan yang dilakukan pihak PLN ke pelanggan yang melakukan tunggakan, para pelanggan selalu beralibi dan mencari-cari kesalahan PLN. Misalnya, petugas tidak memakai atribut atau tidak SOP-lah, semua itu tidaklah benar. Sebab, dalam prosesnya pemberitahuan pasti telah dilakukan, hanya saja itu terabaikan oleh pelanggan itu sendiri.

“Meski ada tahapan, yang pastinya ada bantahan dari pelanggan yang tidak mau membayar listrik,” tukasnya. (HS-05)