oleh

Oknum Warga TPK Sampaikan Tuntutan ke PT GSSL, Munthe; Tuntutan Tak Mendasar

-Musi Rawas-184 Dibaca

Silampari Online 

MUSI RAWAS- Sejumlah warga Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) menyampaikan 21 tuntutan kepada PT Gunung Sawit Selatan Lestarsi (GSSL) yang beroperasi di Kecamatan TPK. Namun, tuntutan tersebut dianggap pihak perusahaan tidak mendasar.

Holudin salah seorang warga Kecamatan TPK mengatakan, atas nama masyarakat TPK diantaranya bahwa keberadaan PT GSSL bukannya mensejahterahkan masyarakat, namun justru sebaliknya malah merugikan masyarakat sekitar.

Kemudian, izin PT GSSL sudah melampaui luas yang ada didalam izin prinsip, PT GSSL telah melakukan pernyimpangan lingkungan hidup, karena banyak sungai yang tertutup alirannya akibat ditimbun oleh PT GSSL, tentu ini betentangan dengan azaz penyelenggaraan perkebunan.

Selanjutnya, bahwa Manager PT. GSSL atas nama Syanfudin Munthe dan saudara Abdul Hakam keberadaanya meresahkan masyarakat karena selalu mengitimidasi masyarakat dan pengambilan batu di lokasi perkebunan tidak menggunakan izin galian C.

Selain itu, warga juga menuntut supaya PT GSSL memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan, demikian juga dengan Syarifudin Munthe sebagai manager agar angkat kaki dari Kecamatan TPK. karena yang bersangkutan menumpuk harta di Kecamatan TPK.

“Sejak keberadaan PT GSSL di wilayah Kecamatan TPK banyak merugikan masyarakat setempat bukan membantu mensejahterakan masyarakat. Akibatnya angka kemiskinan di TPK meningkat karena masyarakat kehilangan mata pencaharian, sehingga masyarakat tidak ada piilhan lain selain menjadi buruh PT.GSSL,” jelasnya.

Kemudian, ia juga meminta agar Pemkab segera membentuk tim gabungan terdiri dari Pemda, BPN, Polri, Kajari serta lembaga-lembaga terkait untuk turun langsung ke lapangan menyikapi laporan masyarakat terhadap PT GSSL ini.

“Kami berharap kami apa yang menjadi tuntutan kami dapat ditindaklanjuti oleh Bupati. Apabila tidak ada perhatian dan Bupati Musi Rawas, maka kami akan melakukan aksi demontrasi besar-besaran,”ungkapnya.

Sementara itu, Senior Manajer  PT GSSL,  H Sarifudin Munthe, didampingi Manajer Plasma PT GSSL, Sudirman menjelaskan, perjalanan PT GSSL selama ini adem adem saja dan tidak bermasalah, dan seluruh aktivitas tidak ada kendala, dan jalan sesuai dengan kondisi apa adanya.

“Kami juga binggung apa kendala kita. Karyawan kita kerja seperti biasanya. Bahkan, ada yang sampai menjadi asisten dan anggota koperasi. Namun, memang ada yang menyampaikan masalah ke PT GSSL, tapi warga menolak karena tidak dijelaskan apa maksud tujuannya. Diberitakan bahwa, dirinya selama di PT GSSL dituding hanya menimbun harta. Kemudian diisukan mengintimidasi masyarakat. Hal itu dibantahnya, karena dirinya bukan preman,” ungkapnya.

Keberadaan PT GSSL yang dinilai bukan mensejahterakan masyarakat, tapi sebaliknya. Keberadaannya, masyarakat di Muara Kati dan Rantau Serik sudah dapat plasma. Selain ada CSR, dan membantu masyarakat dan Desa.

“Izin PT GSSL sudah melampui luas di luar izin prinsip atau izin lokasi. Keberannya, luas izin lokasi PT GSSL mencapai 18.400 Hektar dan yang sudah dibebaskan sekitar 6.680 Hektar dan yang baru ditanam baru 2.000 hektar,”beber Munthe.

PT GSSL dituding melakukan pelanggaran azaz lingkungan hidup yakni dengan penutupan aliran sungai. Kebenarannya, DLH dua kali setahun melakukan kunjungan ke perusahaan. Dari 2020 terkahir, dan belum ada DLH yang menyampaikannya terkait oenutupan aliran sungai.

“Pengambilan batu tidak menggunakan izin galian C. Namun, yang diambil bukan batu melainkan lumpur yang mengandung batu dan  digunakan untuk kepentingan menutup jalan yang berlubang untuk kepentingan pekerja yang akan bekerja melewati jalan itu. Sehingga tidak memutuhkan izin,”paparnya.

Ditempat yang sama, Kabag Tapem Setda Mura, Risman Sudarisman mengatakan, Pemkab hanya memfasilitasi dalam masalah ini antara masyarakat dan perusahaan. Laporan diterima dan akan dibahas serta ditindak lanjuti  dan akan dilakukan rapat ulang, dan mengundang pihak lain termasuk masyarakat. (Kris)