oleh

Panwaslu Bakal Panggil Paslon

-Tak Berkategori-363 Dibaca

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU – Dalam waktu dekat Panitia Pengawas Pemilu Kota Lubuklinggau bakal memanggil para pasangan calon (Paslon) berkaitan dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Hal ini diungkapkan Komisioner Bawaslu Lubuklinggau Bahusi ketika diwawancarai Harian Silampari, Selasa (27/3).
Bahkan pihaknya bakal menginventarisir APK, bila ada APK yang tidak sesuai ketentuan perundangan undangan maka pihaknya akan turunkan. Dikarenakan APK dibuat oleh KPU, bila paslon ingin membuat sendiri, maka mesti izin terlebih dahulu ke KPU, baik itu mengenai letak pasang dan ukuran APK.

“Kalau memang tidak sesuai dengan aturan KPU, maka akan kita turunkan,” terang Bahusi.

Saat ini pihaknya, baru mengetahui ada 20 kelurahan yang sudah memberi tahu tempat-tempat strategis pemasangan APK.
“Selebihnya kita belum berkoordinasi lagi dengan KPU, yang 50an kelurahan itukan, tempat tempat itu dimana,”akunya.
Lebih lanjut Bahusi menambahkan seluruh panitia pengawas kecamatan (panwascam) menginventarisir APK yang terpasang tidak sesuai ketentuan.

“Dan rata rata memang belum sesuai, ya karena APK dari KPU jugakan belum ada, makanya paslon mencetak sendiri,”akunya.

Mengenai paslon cetak sendiri, mau dikatakan illegal, tidak juga bisa dikatakan illegal, dikarenakan lanjut Bahusi, paslon juga bisa mencetak sendiri. Hanya saja mengenai ukuran dan tempat penempatannya yang menjadi permasalahan.
“Kita ne, selain menginventarisir, ikut mengukur juga, dan sebelum ada yang resmi dari KPU, kita berharap kepada paslon jangan ada dulu yang masang, tapi kitakan tidak bisa juga kan, kapan lagi paslon ini mau kampanye, sementara KPU sendiri belum memasang,” ujarnya.

Menurut Bahusi, Paslon sudah menunggu APK dari KPU, namun hendaknya, ketika ingin memasang sendiri, mesti melapor terlebih dahulu ke KPU. Aturan sudah jelas, 50 persen untuk cetak tambahan yang dicetak diluar daripada yang dicetak oleh KPU.

Dan dalam aturanpun, bukan juga baliho, kalau APK baliho hanya tujuh dengan ukuran 4X7 berdasarkan PKPU. “150 persen dari 5 yang dicetak oleh KPU, jadi sekitar 7 atau 8 yang mesti dicetak paslon, nah lebih dari itukan, berarti pelanggaran,” terangnya.

Bahkan pihaknya hingga saat ini belum melakukan koordinasi lanjutan dengan KPU mengenai berapa yang cetak dan dimana mereka mencetak.

“Kalau kata Deby (Anggota KPU) masih dalam proses, dan sejauh mana, kita juga belum sempat tanyakan, ya mungkin dalam waktu dekat kami akan minta kejelasan dari KPU itu,” akunya.

Masih kata Bahusi, kemungkinan pihaknya bakal mengundang paslon untuk menjelaskan dan menertiban sendiri APK terpasang. Bila pihaknya yang akan melepaskan, mereka takut nantinya dikatakan “sok melawan”.

“Kalau kami yang cabut, dikatain, alangkah melawannya, sementara mereka sendiri (paslon) aturan tahu, tapi malah, secara kesengajaan, dan inilah kita serbasalah, oleh karena itulah mengapa kami masih dalam menginventarisir terlebih dahulu,” ujar Bahusi.

Sementara APK Paslon sudah sampai dan disimpan di Gudang KPU Kota Lubuklinggau, Senin (26/3) lalu. Namun belum didistribusikan, karena semua komisioner sedang melakukan Dinas luar.(HS-09)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Harian Silampari merupakan nama daerah di Bumi Silampari yang memiliki tiga wilayah satu kota dan dua kabupaten di provinsi Sumsel