oleh

Pekebun Kelapa Sawit Sulit Terapkan Sertifikat ISPO

Silampari OnlineĀ 

MUSI RAWAS- Upaya memperbaiki tata kelola perkebunan sawit dilakukan oleh Pemerintah dengan menerapkan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 juncto No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Sertifikasi ISPO ini dimaksudkan untuk memastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah menerapkan prinsip- prinsip berkelanjutan dalam kegiatan usahanya.
Sedangkan tujuan sertifikasi ISPO adalah untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Selain itu, ISPO juga untuk melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan pasar.

Dalam Perpres ISPO mewajibkan semua usaha perkebunan kelapa sawit untuk bersertifikat ISPO, meskipun bagi pekebun kewajiban ISPO tersebut akan diberlakukan 5 tahun kedepan. Namun upaya Pemerintah tersebut dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat implementasi ISPO, khususnya oleh pekebun swadaya.

Somad (47) warga Kecamatan Muara Kelingi mengaku bahwa pengetahuan tentang pengolaan lingkungan dan legalitas benih menjadi hambatan utama untuk melaksanakan sertifikasi ISPO. Terkait dengan legalitas bibit, sebagian besar pekebun swadaya menggunakan bibit yang tidak jelas asal-usulnya.

“Sebagian petani swadaya mengambil bibit benih kelapa sawit dari anakan sawit yang tumbuh di bawah pohon kelapa sawit perusahaan untuk di tanam di kebun. Sedangkan dari sisi pengelolaan lingkungan hidup, juga dinyatakan tidak siap karena sebagian besar petani tidak.mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan sesuai dengan standar ISPO,”kata Somad s<span;>aat diwawancarai Silampari Online Rabu (23/2/2021).

Senada disampaikan Johan (38) pekebun sawit mandiri asal Desa Lubuk Pandan Kecamatan Muara Lakitan menjelaskan sebagian besar pekebun swadaya menghadapi persoalan legalitas lahan karena keberadaan kebun mereka di dalam kawasan hutan. Sehingga tidak memiliki sertifikat hak atas tanah.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Mura Firdaus Cik Olah mengatakan Keinginan Pemerintah untuk memperluas cakupan sertifikasi ISPO sampai ke pekebun swadaya merupakan hal positif dalam rangka meningkatkan keberterimaan ISPO. Dimana sebagai skema sertifikasi nasional wajib, sertifikasi ISPO memiliki kendali regulasi yang lebih ketat dan membantu petani kelapa sawit meningkatkan produktifitas secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan legal.

Menurut ia, manfaat sertifikasi ISPO lainnya adalah kesetaraan. Sehingga, dengan menerima sertifikasi ISPO, pelaku usaha perkebunan akan mengikuti aturan dan standar yang sama. Namun capaian sertifikasi ISPO bagi kebun milik petani swadaya saat ini masih rendah. Hal ini diakibatkan terdapat berbagai kendala yang dihadapi petani untuk memperoleh sertifikasi ISPO. Kendalanya antara lain sebagian petani belum memiliki Surat Hak Milik (SHM), Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B), belum membentuk koperasi atau kelompok tani, dan belum mempunyai internal control system.

“Untuk itu kami selaku wakil dari masyarakat termasuk di dalamnya para pekebun sawit swadaya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemka Mura melalui Dinas terkait dapat melakukan pendampingan bagaimana cara petani untuk mendapat hasil produksi kebunnya sesuai aturan tersebut sehingga memenuhi syarat sertifikasi ISPO,”pungkasnya. (Musyanto)