Pembahasan NPHD Bawaslu Rejang Lebong Belum Disepakati

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenakan batik coklat bercorak tengah berbincang-bincang dengan kepala BPJS cabang Curup Imam Prawiranegara usai sholat dimasjid Agung, Sabtu (2/11/2019)

SILAMPARI ONLINE

REJANG LEBONG – Pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pilkada 2020 antara Bawaslu dengan Pemkab Rejang Lebong yang dijadwalkan 30-31 Oktober lalu di Kemendagri belum juga menemukan titik temu. Beberapa waktu lalu Bawaslu masih mengusulkan sebesar Rp. 11,22 Miliar, sedangkan perhitungan TAPD Rejang Lebong hanya Rp. 3,6 Miliar dan jikapun mengalami kenaikan hanya sanggup diangka Rp. 5,5 Miliar.

Muat Lebih

“Hasil perhitungan internal DPRD, anggaran untuk Bawaslu tercukupi sekitar Rp. Rp.4 Miliar untuk pengawasan Pilkada 2020,”kata Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Mahdi Husen.

Dijelaskan Mahdi Bawaslu jangan memaksakan keinginan sendiri, karena memang kemampuan anggaran daerah terbatas. Jangan disamakan anggaran pada Pemilu 2019 yang bersumber dari APBN, dimana alokasinya cukup besar. Saat ini pada tingkat komisi, sedang merasionalisasikan anggaran OPD untuk kegiatan 2020, mengingat defisit anggaran cukup tinggi, banyak anggaran yang harus terakomodir seperti dampak kenaikan iuran BPJS kesehatan untuk Jamkesda masih kurang sekitar Rp. 9 Miliar.

“Walaupun Bawaslu mengusulkan Rp. 11,22 Miliar, sementara kemampuan daerah hanya Rp. 4-5 Miliar saja, terus mau bagaimana lagi,”kata Mahdi. Menurut Anggota TAPD Kabupaten Rejang Lebong, Novrizal Ardiansyah, saat pembahasan bersama Kemendagri di Jakarta (31/10) lalu pihak Kemendagri mengakui standar yang diajukan cukup tinggi.

“Pemkab Rejang Lebong akan berkirim surat terkait kemampuan keuangan daerah. Keputusan selanjutnya ada pada Kemendagri RI,”singkatnya. (HS-06)