Pemecatan Perangkat Desa Sepihak, Kabag Pemerintahan : BPD Tidak Boleh Rangkap Jabatan

SILAMPARI ONLINE,

Pemecatan secara sepihak perangkat Desa Cinta Mandi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukardi mendapat tanggapan dari Kabag Pemerintahan Setda Kepahiang Iwan Zamzami,SH.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, sebagai warga negara siapapun berhak memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Meskipun hak pemberhentian perangangkat desa adalah Hak progratif Kepala Desa namun jika tidak sesuai prosedur selaku korban boleh melakukan upaya untuk memperjuangkan haknya.

Saat Budi menghadap diruang kerjanya senin 06/ 07/2020 disambut baik Iwan Zamzami. Dalam SK pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tersebut terdapat 2 nama BPD Aktif.

Hal ini menurut Iwan tidak dibenarkan. ” Untuk jadi BPD tidak bisa asal cucuk cabut, BPD tidak dibolehkan rangkap jabatan sebagai perangkat desa,” jelas Iwan. Ia juga menerangkan proses untuk mengangkat BPD, hingga di SK-kan dan dilantik telah melalaui proses yang panjang dan memenuhi persyaratan tertentu.

Kabag Pemerintahan mengatakan bahwa surat menyurat pergantian perangkat Desa dan BPD belum sampai kepada dirinya namun dari dinas DPMD pernah menelfon dan menginfokan ada salah satu desa yang akan melaksanakan pergantian perangkat namun tidak dijelaskan desa mana. “Memang hal ini saat ini ditangani oleh Pihak DPMD sejak adanya Permendagri baru tapi terkait BPD adalah urusan kabag pemerintahan” jelasnya.

Nursi Asni.Amd yang di SK kan oleh Kepala Desa sebagai pengganti sekdes ternyata tidak berdomisili di Desa Cinta Mandi lantaran suaminya bekerja sebagai ASN yang merupakan Guru Salah satu SMK di Bengkulu Tengah.

Menyikapi hal ini Ketua LSM NCW Kabupaten Kepahiang Darul Qutni mengatakan, bahwa dirinya siap mendampingi perangkat Desa yang diberhentikan secara sepihak untuk menuntut haknya lewat jalur Hukum yaitu melalu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kami mengajak ke 3 perangkat Desa Cinta Mandi untuk melakukan upaya Hukum dengan menggugat melalui PTUN l,” ajak Darul.

Agar jelas titik permasalahannya karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. “Sehingga dalam hal ini ada titik terang,” pungkasnya. (Darul)