Pemkot Lubuklinggau Digugat

SIDANG - Suasana sidang perdana gugatan lahan Cikencreng di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Selasa (17/9/2019). (Foto Istimewa)

*Terkait Lahan Cikencreng

SILAMPARI ONLINE

Muat Lebih

LUBUKLINGGAU – Sidang perdana perkara gugatan masyarakat dari delapan kelurahan di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Utara I dengan pihak tergugat dari Pemerintah Kota Lubuklinggau, PT Cikencreng, BPN Kota Lubuklinggau, Kanwil BPN Sumsel dan Kementerian ATR/BPN RI yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau, Selasa (17/9) terpaksa ditunda hingga tiga pekan kedepan.
Penundaan sidang tentang pembagian lahan garapan masyarakat di delapan kelurahan di Kecamatan Lubuklinggau Utara I dipimpin Majelis Hakim Ferdinaldo didampingi Hakim anggota, Hendri Agustian dan Indra Lesmana tersebut, lantaran pihak tergugat yang memenuhi panggilan hanya dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Lubuklinggau yang diwakili oleh Erlan dan rekan.
“Sidang belum bisa dilanjutkan karena para pihak tergugat belum lengkap. Sesuai aturan yang ada, Majelis Hakim tidak bisa melanjutkan sidang karena dikhawatirkan pihak tergugat yang tidak hadir kemudian merasa keberatan terhadap hakim,” ujar Ferdinaldo sembari mengetuk palu tanda sidang ditunda.
Dikonfirmasi usai persidangan, Sambas, selaku Kuasa Hukum Masyarakat yang sempat kecewa karena jadwal sidang yang molor, menerangkan kepada wartawan, awalnya PT Cikencreng menggugat Pemkot Lubuklinggau dengan substansinya 11 persil sertifikat yang sudah ditebitkan oleh BPN.
“Selanjutnya, PT Cikencreng dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA) dan sepengetahuan kami, hal itu tidak PK dan inkrach. Kalau perdamaian seharusnya khusus substansi 11 persil itu. Itupun tidak bisa lagi karena sudah inkrah dan harus eksekusi,” terang Sambas.
Kemudian dalam proses perdamaian tersebut, tambah Sambas, meluas ke arah pembagian lahan dan PT Cikencreng yang disebut pihaknya sudah habis masanya sejak 31 Desember 2017 lalu bersedia membagi lahan yang seharusnya milik Negara kepada Pemkot Lubuklinggau dengan jatah masing-masing 535 hektar untuk Pemkot dan 630 hektar untuk PT Cikencreng.
“Seharusnya kalau sudah habis masa berlakunya PT Cikencreng, lahan tersebut jadi milik Negara dan harus dikembalikan dulu wewenangnya kepada BPN sesuai dengan wewenangnya,” tegas Sambas.
Sambas juga menegaskan, seharusnya yang berhak membagi lahan tanah tersebut adalah Negara, karena berdampak kepada tanah masyarakat yang sudah turun menurun, bahkan sebelum jaman penjajahan Belanda dulu mereka sudah menguasai sampai ke anak cucunya.
“Oleh karena itu, harapan dari gugatan kami ini adalah tanah atau rumah yang dibuat oleh masyarakat agar dibuatkan sertifikat sesuai dengan program Jokowi. ini tanah terlantar, pihak BPN harus turun tangan, jangan diam saja,” ujarnya.

Terpisah, Humas Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau Hendri Agustian mengatakan, dalam hukum acara tersebut, gugatan sudah masuk. Hendri juga mengaku bahwa pihaknya sudah memanggil para pihak terkait. Namun karena pihak terkait tersebut ada yang berlokasi di Jakarta dan Palembang, maka panggilan dilakukan melalui PN setempat.
“Beberapa pihak tergugat itu ada di Jakarta selatan dan Palembang. Kami melihat untuk pihak yang di Jakarta Selatan belum ada jawaban. Sementara ini belum ada kejelasan apakah PN di Jakarta Selatan sudah menjalankan (permintaan PN Lubuklinggau) atau belum,” beber Hendri.
Sementara untuk pihak yang berlokasi di Palembang, melalui pendelegasian PN Palembang, sambung Hendri, PN sudah menjalankan permintaan PN Lubuklinggau. Akan tetapi, surat pemberitahuan dari PN Palembang belum sampai ke PN Lubuklinggau.
“Sementara kalau untuk di Lubuklinggau sudah kami sampaikan ke pihak bersangkutan, seperti itulah yang kami anggap sah. Tetapi pihak Pemkot yang tidak hadir. Maka, sesuai dengan hukum acara, kami akan panggil ulang sampai tiga kali. Setelah tiga kali dipanggil tetap tidak hadir, maka kami anggap mereka tidak menggunakan haknya dan sidang tetap dilanjutkan,” tegasnya.
Mengenai molornya sidang, dijelaskan Hendri, seluruh PN itu bersifat pasif dan pihak yang bersangkutanlah yang semestinya aktif. Apabila pihak yang berkepentingan menyatakan segala sesuatunya sudah lengkap, lanjut Hendri, maka pihaknya siap menjalankan sidang, meski pukul 08.00 WIB pagi sekalipun karena sudah masuk jam kerja PN.

“Bukan kami mengulur waktu. Ada hak kami dan juga hak orang lain yang tetap harus dipertimbangkan. Posisi Hakim itu harus netral,” pungkasnya. (dmi)