oleh

Penanganan Kasus DD Sungailaru Tetap Jalan

-Tak Berkategori-244 Dibaca

Silampari Online,

LAHAT – Kendati dua pejabat strategis di tubuh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat dipastikan akan berganti, namun penanganan sejumlah kasus akan tetap berjalan sebagaimana dengan yang sudah diproses sesuai tahapannya. Ini juga menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi pejabat yang baru nantinya. Baik kasus pidana umum maupun pidana khusus.

Di antara kasus-kasus tersebut, yakni penanganan kasus indikasi korupsi Dana Desa (DD) Sungailaru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, yang telah merugikan keuangan Negara hingga ratusan juta rupiah, dengan tersangka SRN sebagai Kepala Desa Sungailaru.

Sekedar informasi, bahwa pejabat sebelumnya Kajari Lahat, Helmi SH MH berpindah tugas ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Bengkulu, dengan jabatan Asisten Kajati Bengkulu Bidang Pidana Umum. Jabatannya sebagai Kajari Lahat, digantikan pejabat baru, Jaka Suparna SH MH. 

Sedangkan Kasi Pidsus, Rifqi Arialfha SH MH akan berpindah tugas ke wilayah Provinsi Sumatera Barat dan akan digantikan oleh Teguh sebagai Kasi Pidsus yang baru.

“Saya pindah ke wilayah Sumbar. Oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidsus Kejari Lahat dinyatakan lengkap (P21), tinggal tahap duanya,” sebut Rifqi, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (21/3), terkait proses penanganan kasus DD Sungailaru tersebut.

Senada, Helmi sendiri juga membenarkan bahwa berkas perkara kasus DD Sungailaru tersebut sudah lengkap dan siap dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Sumatera Selatan di Palembang.

“Ya, tinggal tahap 2 lagi, makanya Pak Rifqi belum Sertijab, karena dia juga pindah. Nanti biar yang baru yang lanjutin, tinggal penyerahan berkas dan tersangka ke pengadilan untuk disidangkan,” jelas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, adanya laporan masyarakat pada Bulan April 2017 lalu, atas dugaan penyalahgunaan dan mark up pembangunan sumur bor, Saluran Pembuangan Air Limbah (Spal) dan plat duicker realisasi Dana Desa (DD) Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat untuk Tahun Anggaran 2016,  diduga terjadi kerugian negara sekitar Rp250 juta

Sesuai dengan hasil audit reguler dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip), membuat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat serius menangani dan menindaklanjuti laporan tersebut.

Pihak Kejari Lahat mengatakan, proses hukum yang dilakukannya terhadap kasus DD Sungai Laru ini sesuai dengan prosedur dan instruksi presiden tentang pengawasan DD. Terlebih lagi, persetujuan dari Bupati selaku pihak pemerintah Kabupaten Lahat sudah diterima pihak Kejari Lahat.(HS-06)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Harian Silampari merupakan nama daerah di Bumi Silampari yang memiliki tiga wilayah satu kota dan dua kabupaten di provinsi Sumsel