Pending Kasus Pidana yang Menjerat Cakada

KUNKER : Rangkaian acara kunjungan kerja (Kunker) Kejati Sumsel, di Kabupaten Empat Lawang, di pendopoan rumah dinas Bupati Empat Lawang, Kamis (12/3) sore. Foto : Fahrurozi/Harian Silampari

SILAMPARI ONLINE, EMPAT LAWANG – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), telah mengintruksikan penghentian sementara (pending) pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi kasus pidana yang menjerat calon kepala daerah (cakada) yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, ini.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel), Dr Wisnu Baroto menyampaikan hal itu, saat temu wicara dengan Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, dalam rangkaian acara kunjungan kerja (Kunker) Kajati Sumsel, di Kabupaten Empat Lawang, di pendopoan rumah dinas Bupati Empat Lawang, Kamis (12/3) sore.

Muat Lebih

Sebab kata dia, institusi Kejaksaan sangat rawan dimanfaatkan kepentingan politik. Salah satunya menjadi “senjata” bagi lawan politik menjatuhkan musuhnya. Memang dikatakanya, saat ini Kabupatenn Empat Lawang, sedang tidak melaksanakan pilkada, namun di Sumsel, ada sekitar 7 kabupaten yang sedang melaksanakan tahapan pilkada serentak 2020.

“Kadang-kadang, aparat penegak hukum dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan. Karena itu, kebetulan di Sumsel ada 7 daerah yang akan menlaksanakan pilkada, kami dari kejaksaan untuk sementara tidak mengambil langkah hukum dulu,” jelasnya.

Disampaikannya, saat ini institusi kejaksaan lebih memfokuskan pada pencegahan kasus tindak pidana korupsi. Kata dia, buat apa mempenjarakan seseorang degan kasus korupsi, sementara kerugian negara akibat tindak pidana itu tidak bisa dikembalikan.

“Percuma kita memasukan orang ke dalam tahanan, itu sekarang penjara sudah penuh pak, sementara uang yang dikorupsi tidak kembali, dan yang dimasukan ke penjara, makan dibiayai negara. Oleh karena itu dititik beratkan pada pencegahannya,” jelas Kajati.

Dalam kesempatan itu, Kajati Dr Wisnu Baroto menjelaskan kedatangannya ke Empat Lawang dan daerah-daerah lain di provinsi ini, dalam rangka melihat kesiapan Kejaksaan Negeri (Kejari), dalam menyambut zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBM).

“Jadi, kami di wilayah kejaksaan tinggi Sumsel ini ditargetkan, diwajibkan mengikuti program WBK dan lanjut ke WBM, pada akhir Maret atau awal April ini dilakukan penilaian internal oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan,” urainya. (frz)