Pengaktifan P3N Tunggu Instruksi Kanwil

Silampari Online,
MURATARA – Meskipun telah diaktifkan kembali Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau yang saat ini telah berubah nama menjadi Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), namun sampai saat ini Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) belum menerima konfirmasi lebih lanjut dari pihak provinsi.
Aktifnya kembali P3N di Sumsel tersebut dibuktikan dengan telah diserahkannya Surat Keputusan (SK) kepada para P2UKD dan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan (P2UKK) di Sumsel oleh Gubernur Sumsel, H Herman Deru usai menjadi Pembina Upacara pada upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-73 Kementerian Agama RI.
Pada saat itu HD menjelaskan fungsi dari P2UKD tidak hanya sebatas menjalankan tugas sebagai penghulu saja, namun juga harus menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, umat dengan ulama, serta antar umat beragama.
“Kami telah mengetahui perihal mengaktifkan P2UKD sesuai janji kampanye Gubernur. Namun untuk kelanjutan kami menunggu informasi Kanwil Kemenag Sumsel, karena hal tersebut merupakan domain Kanwil perihal jadwal pengaktifan di kabupaten,” kata Kepala Kemenag Muratara, H Ihsan Baijuri, Senin (7/1).
H Ihsan Baijuri menambahkan bahwasanya peranan P3N yang nantinya akan berganti menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) berbeda dengan Peranan P2UKD.
“P4 nanti akan mengurusi perihal pernikahan, sedangkan P2UKD tidak demikian peranannya. P2UKD nanti akan mengurusi perihal keagamaan, seperti mengurusi warga yang kematian atau sebagainya yang menyangkut urusan kementerian agama yang ada di desa,” tambahnya.
Setiap desa nanti, ditambahkannya akan diaktifkan P2UKD. Sedangkan P4 hanya pada kecamatan yang memiliki jarak antara desa berjauhan, yang mana bila ditempuh akan memakan waktu lama.
“Seperti Kecamatan Ulu Rawas, Rawas Ilir dan Nibung. Namun sampai saat ini belum ada permintaan dari KUA setempat agar ditambahkan bagian ke penghuluan, jika nanti ada permintaan maka akan kami aktifkan,” tambahnya.
Kendati belum diaktifkan, Kemenag Muratara telah mengusulkan nama nama mantan P3N untuk keperluan P2UKD, namun sampai saat ini pihaknya belum menerima kelanjutannya.
“Nama-nama mantan P3N telah kami data kembali dan telah kami kirim datanya ke provinsi. Bila ada- desa yang mantan P3N-nya telah pindah ataupun meninggal, untuk menggantikannya kita akan menunggu mekanisme dari provinsi,” lanjutnya.(cw3)