People Power Bukan Kudeta

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : ISTIMEWA</div></small> H Suhada

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU – Ketua DPD PKS Lubuklinggau Suhada mengaku tidak ada intruksi dari DPP PKS untuk terlibat diaksi 22 Mei besok.

Muat Lebih

Untuk diketahui, PKS merupakan salah satu partai koalisi yang mendukung pasangan 02 H Prabowo Subianto-H Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

“Kalau dari PKS tidak ada intruksi itu, baik dari pusat provinsi hingga daerah , bahkan pembicaraan terkait people power pun tidak ada,”terang Suhada.

Namun,Suhada mengatakan,aksi people power bukanlah suatu aksi yang ingin melakukan kudeta ataupun makar. Aksi ini didasari menuntut keadilan kebenaran atas kecurangan pemilu khususnya Pilpres.

“Dalam regulasi dan UU diatur bahwa apabila terjadi salah satu pihak merasa dirugikan atas kecurangan pemilu, maka dapat melakukan upaya tuntutan ke ranah hukum,KPU Bawaslu,”terangnya.

People power yang akan dilaksanakan itu nanti jangan dianggap sebagai kudeta, karena tidak ada unsur kekerasan didalamnya, ataupun menggunakan senjata.

“People power ini nanti justru bakal dihadiri emak emak, orang tua , dengan tangan kosong, tujuan mereka ke KPU, Bawaslu, bukan ke istana ke Presidenan. Jadi jangan berlebih lebihan menanggapi people power,”terangnya.

Sementara itu Pengamat Politik M Fadilah Harnawansyah mengatakan kegiatan people power merupakan kegiatan politik.

Dimana people power merupakan tonggak perubahan reformasi waktu 1998 . Oleh karena itu, people power bisa menggagalkan keputusan KPU apabila rakyat memang menghendakinya.

“Namun hal ini tentunya akan menjadikan negara kita diposisi kritis secara stabilitas politik. Dan kurang menguntungkan secara ekonomi dan demokrasi akan menurun kembali,”ujar Fadil.

Artinya lanjut Fadil, supra struktur politik saat ini tidak mampu membangun demokrasi ke arah yang lebih baik. Dan inilah yang menjadi keprihatinan masyarakat dalam bernegara bahwa kecurangan Pemilu dan tragedi nasional kemanusiaan yakni petugas pemilu merupakan hal yang sangat memukul demokrasi saat ini.

“Oleh karena itu, apabila pemerintah atau supra strutktur politik kita tidak mampu memenuhi hajat politik rakyat dapat menyebabkan terjadi chaos,”tegasnya.(HS-02)