Perda ZIS Segera Diberlakukan , Ini Nilainya

Sekda Kota Lubuklinggau H Rahman Sani

SILAMPARI ONLINE

LUBUKLINGGAU-Sekda Kota Lubuklinggau, HA. Rahman Sani memimpin acara Sosialisasi Perda Kota Lubuklinggau Nomor: 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau No. 34 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Perda Kota Lubuklinggau No.3 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah serta Keputusan Wali Kota Lubuklinggau No. 143/KPTS/KESRA/ 2019 Tentang Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Lubuklinggau, di Op Room Moneng Sepati, Selasa (10/9/2019).
Dalam arahannya, HA Rahman Sani menyampaikan sebenarnya Perda tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sudah ada sejak 2016 lalu. Namun demikian, pelaksanaannya baru berjalan tujuh bulan.

Secara umum lanjut Sekda, berdasarkan Keputusan Wali Kota Lubuklinggau No. 143/KPTS/KESRA/ 2019 Tentang Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Lubuklinggau disebutkan zakat penghasilan bagi ASN dilingkungan Pemkot Lubuklinggau adalah sebesar 2,5 persen dari gaji atau pendapatan kotor dengan nisab 85 gram emas. Zakat tersebut nantinya akan dipotong langsung setiap bulan oleh Bendahara gaji pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Instansi/Unit Kerja (SKPD) masing-masing.

Selanjutnya, Bendahara UPZ setiap bulan menyetorkan hasil zakat penghasilan seluruhnya ke BAZNAS Kota Lubuklinggau dengan melampirkan daftar Muzakki (yang berzakat) setelah dipotong pembagian untuk Amil UPZ sebesar 7,5 persen.
Lantas bagaimana dengan ASN yang penghasilannya belum mencapai Nisab? Berdasarkan Keputusan Wali Kota tersebut, bagi ASN yang belum mencapai nisab tetap mengeluarkan zakat penghasilan setiap bulan yakni Rp 2.500 (ASN Golongan I), Rp 5000 (ASN Golongan II), Rp 7.500 (ASN Golongan III) dan Rp 10.000 (ASN Golongan IV).

Point penting lainnya, bagi ASN dilingkungan Pemkot Lubuklinggau yang keberatan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Wali Kota Lubuklinggau, c.q. Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau melalui Kepala Dinas/Badan/Kepala Kantor/Kepala Bagian Unit Kerja yang bersangkutan.
Mengenai teknis pelaksanaan di OPD? Menurut Sekda, nanti di masing-masing OPD akan dibentuk tim yang beranggotakan empat orang terdiri dari pengawas, ketua, bendahara dan anggota. (HS-01)